Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Yenny Wahid: Kepemimpinan Muhaimin Iskandar di PKB Tunjukkan Watak Oligarki

Kompas.com - 15/04/2021, 16:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, angkat bicara mengenai konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa.

Juru bicara Yenny, Imron Rosyadi Hamid mengatakan, PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme.

Imron menyebut, hal itu diketahui Yenny setelah mendengar berita-berita mengenai dinamika di internal PKB.

"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah," kata Imron dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Ancaman Mantan Wabup Karawang soal KLB dan MLB PKB hingga Tanggapan Ketua DPC PKB

"Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," kata Imron melanjutkan.

Imron pun mendorong seluruh pihak termasuk internal dan sesepuh untuk mengingatkan Muhaimin dan lingkaran elitenya agar kembali pada sejarah awal berdirinya PKB.

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU," kata dia.

Baca juga: PKB Akan Gelar Mukernas dan Munas Alim Ulama, Persiapan Jelang 2024 Ikut Dibahas

Imron mengingatkan, Gus Dur bukan sekadar pendiri PKPB melainkan juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari yang harus diperlakukan dengan baik.

Ia menambahkan, perlu ada kesadaran kolektif agar proses demokrasi di PKB kembali berjalan normal.

"Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh," kata dia.

Mantan Pengurus di Daerah Kecewa

Diberitakan Kompas TV, sejumlah mantan pengurus PKB mulai menumpahkan kekecewaan pada kepengurusan Muhaimin sebagai ketua umum PKB.

Misalnya, Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu yang merasa dizalimi oleh Muhaimin karena seharusnya masih mengemban jabatan hingga tahun 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin (Iskandar) yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, Senin (12/4/2021), dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: Mantan Wabup Karawang: Masalah dengan Ketum PKB Sudah Selesai, tetapi Ada AD/ART yang Dilanggar

Selain Andi, mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung Juanda juga menyebut kepemimpinan Muhaimin telah melanggar AD/ART dengan tidak adanya fungsi Dewan Syuro dan ketua DPC.

Juanda pun menyebut tidak ada demokrasi di internal PKB dan PKB saat ini sudah dikuasai oleh keluarga Muhaimin.

"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," ujar Juanda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com