Mendagri Ingatkan Masyarakat Tak Lengah Protokol Kesehatan meski Ada Vaksin Covid-19

Kompas.com - 15/04/2021, 16:08 WIB
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian tengah berada di Swissbel Hotel Jayapura, Senin (5/4/2021) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIMendagri, Muhammad Tito Karnavian tengah berada di Swissbel Hotel Jayapura, Senin (5/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap protokol kesehatan Covid-19 meski sudah ada vaksin.

Sebab, vaksin Covid-19 yang saat ini diberikan pun tidak menjamin seseorang akan kebal terhadap penyakit yang disebabkan virus corona tersebut.

"Kita jangan sampai lengah, ada beberapa negara yang lengah. Angka-angka (mengalami) penurunan, (tetapi) kemudian protokol kesehatan tidak diikuti, masker tidak dipakai," kata Tito saat mendampingi Ketua Umum TP PKK Pusat menerima bantuan masker dari Capajet Limited melalui Yayasan HOPE Indonesia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Tito mengatakan, Indonesia harus bersyukur karena penularan Covid-19 di Tanah Air trennya menurun.

Hal tersebut terlihat dari angka kesembuhan yang menurutnya cukup menggembirakan.

Di beberapa negara, kata dia, penurunan kasus Covid-19 tersebut diikuti dengan pelonggaran protokol kesehatan masyarakat sehingga kasusnya malah kembali meningkat.

"Nah kita jangan sampai terlena, sekarang sudah mulai ada vaksin, vaksinasi sudah berjalan. Ini berguna untuk proteksi perorangan dan menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity," ujar dia.

Menurut Tito, vaksin dan protokol kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, terutama dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Dalam mengendalikan pandemi ini, kata dia, semua pihak harus terlibat.

Sebab, ujar Tito, pengendalian kasus juga berarti menyelamatkan sisi kesehatan dan aspek ekonomi masyarakat.

"Karena itu, empat kriteria pengendalian kasus (menurunnya angka kasus positif, angka kesembuhan meningkat, angka kematian menurun dan ketersediaan pelayanan di rumah sakit), akan sangat bergantung pada tingkat penerapan protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat," ucap mantan Kapolri ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X