PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Kompas.com - 15/04/2021, 13:25 WIB
Wakil Kelua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah Dok.DPR RIWakil Kelua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, fraksinya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera mengusulkan RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Saya berharap memang RUU ini segera menjadi prioritas, tetapi itu tergantung pemerintah yang diwakili Menkumham, kan di situ Menkumham sebagai leading sector-nya untuk pembahasan prolegnas dan prolegnas prioritas," kata Dimyati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Menurut Dimyati, pemerintah sudah semestinya mendorong RUU tersebut ke DPR karena pembahasan di tingkat pemerintah sudah lama selesai.

Selain itu, ia juga menilai RUU tersebut urgen untuk segera disahkan agar ada payung hukum untuk mengambil alih seluruh hasil tindak pidana.

"Negara ini kan kerugian keuangan negara sangat besar, utang juga sangat besar, ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Dimyati khawatir pelaku kejahatan dapat terus menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.

Baca juga: Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

"Ini kan banyak kasus-kasus yang seperti itu, apalagi uangnya dibawa kabur ke luar negeri, dia maling di sini, rampok di sini, uangnya dibawa keluar," kata Dimyati.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyinggung janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita lantaran RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Dapat kami sampaikan kembali. Kedua RUU ini telah menjadi janji Bapak Presiden pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar Dian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, Rabu (24/3/2021).

Desakan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset pernah dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan soal Janji Jokowi

RUU tersebut dibutuhkan untuk merampas aset hasil kejahatan korupsi tanpa bergantung pada kehadiran para pelaku.

"RUU ini kami yakini menjadi paket penting untuk dapat merampas aset hasil kejahatan korupsi. Di masa yang akan datang, jika RUU ini sudah disahkan, penegak hukum tidak lagi bergantung dengan kehadiran para pelaku korupsi di Indonesia," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana Kurnia, Rabu (15/7/2020).

Kurnia menuturkan, dengan adanya UU Perampasan Aset, maka harta milik buron kasus korupsi yang diduga dari hasil kejahatan dapat dirampas melalui proses persidangan.

"Metode pembuktiannya pun lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembalikan beban pembuktian," ujar Kurnia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X