Kompas.com - 15/04/2021, 12:56 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahui apakah akan ada perombakan struktur kabinet atau reshuffle yang dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat ini.

Menurut Ali, kemungkinan Presiden Jokowi hanya akan menunjuk posisi menteri untuk Kementerian investasi.

“Nah pertanyaannya apakah kemudian akan diikuti dengan reshuffle kabinet yang lain, kan gitu, nah kalau itu pertanyaannya yang tahu hanya Pak Jokowi,” kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

“Tapi bahwa pasti akan melakukan pengisian terhadap kementerian baru yang dibetuk, itu iya,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ali menilai reshuffle kabinet sebagai hal yang biasa serta tidak perlu terlalu dianggap serius.

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, ia beranggapan reshuffle merupakan hal yang harus dilakukan apabila presiden melihat adanya kebutuhan akan perombakan dalam jajaran pemerintahan.

“Ketika terjadi reshuffle, itu nggak usah ditanggapi secara serius karena memang itu hal yang biasa-biasa saja karena memang itu adalah sesuatu yang memang harus, kalau harus dilakukan karena pak presiden melihat kebutuhan,” ujarnya.

Secara keseluruhan Ali mengatakan, tidak mudah bagi para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja di situasi pandemi Covid-19. Ia menilai para menteri, termasuk menteri dari partainya, sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Namun, Ali menilai Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan melakukan perombakan kabinet.

“Secara kepuasannya ada pada beliau karena beliau (Presiden Jokowi) yang mengukur itu kan. Jadi beilau yang punya hak prerogatif untuk menilai si A, si B, si C pas dan tidaknya,” tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Nasional
Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Nasional
Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X