Kompas.com - 15/04/2021, 06:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan hukum pidana diterapkan dalam pengejaran seluruh aset sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Mahfud, penerapan pidana dapat dilakukan apabila obligor memberikan jaminan aset berupa barang yang ternyata sudah berpindah tangan.

"Bukan tidak mungkin lho jadi pidana kalau dia menyerahkan jaminan barang, pada saat dia menyerahkan ternyata sudah dia jual ke orang lain. Itu sudah menjadi tindak pidana lagi," ujar Mahfud dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Selain itu, kata Mahfud, pemerintah tidak menutup mata begitu saja apabila menemukan dugaan korupsi saat memburu seluruh aset obligor BLBI.

Karena itu, Mahfud mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun masyarakat untuk mengawasi/

Kendati demikian, ia menekankan bahwa pemerintah mengutamakan penyelesaian kasus secara perdata. Nilai aset utang obligor yang dikejar pemerintah diperkirakan mencapai Rp 110 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang penting perdatanya kita selesaikan dulu, kalau ternyata proses peralihan dari perdata itu ditemukan ada penipuan, ya silakan, kan bisa sebuah perjanjian perdata itu meskipun sudah eksekusi kalau cacat hukum kan bisa ditindak secara hukum lagi," kata Mahfud.

Baca juga: Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Dalam penyelesaian kasus secara perdata, kata Mahfud, pemerintah akan menerapkan gijzeling atau penyanderaan badan terhadap obligor yang melanggar.

Misalnya, mangkir dalam pembayaran hingga tidak membayar utang kepada negara.

"Ya kita tahan, kan ada di hukum perdata, gijzeling namanya," imbuh Mahfud.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Kompas TV
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Nasional
UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

Nasional
Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Nasional
Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Nasional
Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Nasional
Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Nasional
Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Nasional
Berbelit-Belit dalam Persidangan, Salah Satu Hal yang Beratkan Tuntutan ke Juliari Batubara

Berbelit-Belit dalam Persidangan, Salah Satu Hal yang Beratkan Tuntutan ke Juliari Batubara

Nasional
Polri: Ada 33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen

Polri: Ada 33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Tegaskan Penggunaan Masker adalah Wajib

Ketua Satgas Covid-19 Tegaskan Penggunaan Masker adalah Wajib

Nasional
Terkuaknya Dugaan Komunikasi Lili Pintauli dengan Tersangka Korupsi dalam Sidang...

Terkuaknya Dugaan Komunikasi Lili Pintauli dengan Tersangka Korupsi dalam Sidang...

Nasional
Ketua KPK: Pengukuhan Hutan Penting untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Ketua KPK: Pengukuhan Hutan Penting untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Nasional
Siapkan Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian

Siapkan Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian

Nasional
Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Nasional
598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X