Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kompas.com - 15/04/2021, 06:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan hukum pidana diterapkan dalam pengejaran seluruh aset sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Mahfud, penerapan pidana dapat dilakukan apabila obligor memberikan jaminan aset berupa barang yang ternyata sudah berpindah tangan.

"Bukan tidak mungkin lho jadi pidana kalau dia menyerahkan jaminan barang, pada saat dia menyerahkan ternyata sudah dia jual ke orang lain. Itu sudah menjadi tindak pidana lagi," ujar Mahfud dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Selain itu, kata Mahfud, pemerintah tidak menutup mata begitu saja apabila menemukan dugaan korupsi saat memburu seluruh aset obligor BLBI.

Karena itu, Mahfud mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun masyarakat untuk mengawasi/

Kendati demikian, ia menekankan bahwa pemerintah mengutamakan penyelesaian kasus secara perdata. Nilai aset utang obligor yang dikejar pemerintah diperkirakan mencapai Rp 110 triliun.

"Yang penting perdatanya kita selesaikan dulu, kalau ternyata proses peralihan dari perdata itu ditemukan ada penipuan, ya silakan, kan bisa sebuah perjanjian perdata itu meskipun sudah eksekusi kalau cacat hukum kan bisa ditindak secara hukum lagi," kata Mahfud.

Baca juga: Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Dalam penyelesaian kasus secara perdata, kata Mahfud, pemerintah akan menerapkan gijzeling atau penyanderaan badan terhadap obligor yang melanggar.

Misalnya, mangkir dalam pembayaran hingga tidak membayar utang kepada negara.

"Ya kita tahan, kan ada di hukum perdata, gijzeling namanya," imbuh Mahfud.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Kompas TV
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian Terhadap Sesama

Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian Terhadap Sesama

Nasional
Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Nasional
Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Nasional
Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Nasional
Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Nasional
Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Nasional
Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Nasional
Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X