Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Kompas.com - 14/04/2021, 10:58 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja cheongsam rancangan Anne Avantie pada perayaan Imlek 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (20/2/2021). DOK ANNE AVANTIEPresiden Joko Widodo mengenakan kemeja cheongsam rancangan Anne Avantie pada perayaan Imlek 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (20/2/2021).

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tim khusus ini dibentuk guna menagih uang negara yang dikemplang para obligor BLBI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di berbagai kesempatan menyatakan, pemerintah akan terus memburu seluruh aset sisa piutang negara dari dana BLBI. Pemerintah mengklaim, total kerugian negara akibat kasus BLBI mencapai Rp 109 triliun lebih.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Guna mengembalikan duit negara tersebut, pemerintah membentuk tim Debt Collector. Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

Keppres tersebut diteken pada 6 April 2021, tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Tim ini diisi oleh lima menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas.

Adapun Ketua Satgas adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Wakilnya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini mulai bertugas sejak Keppres ditetapkan yakni 6 April 2021 hingga 31 Desember 2023.

Pidana ke perdata

Pemerintah menyatakan, pembentukan Satgas BLBI dilakukan karena upaya mengejar para pengemplang dana BLBI secara pidana sudah kelar dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung. MA menyatakan, tak ada perkara pidana dalam kasus tersebut.

MA mempertegas putusan tersebut dengan menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga akhirnya KPK menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut.

Putusan MA ini menjadi dasar bagi pemerintah menyelesaikan perkara BLBI dari pidana ke perdata. Pemerintah menyebut, total aset yang akan ditagih terkait BLBI mencapai lebih dari Rp 109 triliun. Hal itu telah dihitung bersama dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Baca juga: Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Kebijakan pemerintah menggeser perkara BLBI dari pidana ke perdata ini menuai kritik. Pemerintah seharusnya tidak memukul rata mekanisme hukum terkait penanganan kasus BLBI.

Pemerintah mesti memilah dan memilih mana kasus yang masih bisa dikejar secara pidana dan mana yang hanya bisa diselesaikan secara perdata.

Putusan MA terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung tidak serta merta bisa menjadi dasar hukum perubahan penanganan kasus BLBI dari pidana ke perdata.

Gimik politik

Sejumlah kalangan meragukan efektifitas Satgas BLBI ini. Satgas ini diragukan bakal mampu mengembalikan kerugian negara akibat skandal BLBI. Apalagi, waktu yang diberikan kepada satgas hanya tiga tahun.

Satgas BLBI besutan Jokowi ini dinilai hanya obat penenang’dan gimik politik semata guna menenangkan publik pasca SP3 kasus BLBI yang dilakukan KPK.

Langkah pemerintah membentuk Satgas BLBI ini juga dinilai sebagai cara pandang yang salah dalam menangani tindak pidana korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar mengembalikan uang negara namun juga ada upaya penegakan hukum guna memberi efek jera.

Mampukah Satgas BLBI ini mengembalikan uang negara? Bagaimana cara mereka menyelesaikan kasus yang sudah berjalan puluhan tahun ini? Dan apa benar Satgas BLBI hanya obat penenang dan gimik politik Jokowi semata?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (14/4/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Nasional
IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

Nasional
Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Nasional
Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Nasional
Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Nasional
PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

Nasional
BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Protokol Kesehatan di PON XX Papua

BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Protokol Kesehatan di PON XX Papua

Nasional
IDAI: Jawa Tengah Catat Kasus Kematian Covid-19 pada Anak Terbanyak

IDAI: Jawa Tengah Catat Kasus Kematian Covid-19 pada Anak Terbanyak

Nasional
Saat Jokowi Beli Kepiting Warga dan Beri Amplop Putih...

Saat Jokowi Beli Kepiting Warga dan Beri Amplop Putih...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.