Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi mengungkapkan, sekitar 60 sampai 70 persen listrik di wilayah terdampak bencana sudah kembali menyala.

Sebagian besar wilayah NTT sempat mati listrik dan kehilangan sinyal telepon selular akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor dampak siklon tropis seroja terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi itu, pada Minggu (4/4/2021).

“Dari PLN, rata-rata sudah hampir 60 sampai 70 persen listriknya sudah menyala dan mereka akan berusaha terus,” kata Josef di konferensi pers yang disiarkan YouTube BNPB Indonesia, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Begini Penampakan Pulau Baru yang Muncul Usai Badai Siklon Tropis Seroja di NTT

Selain itu, Josef juga mengatakan sinyal telepon selular di wilayah NTT juga semakin mendekati kondisi normal.

Ia juga mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR yang siaga dalam menyediakan akses jalan untuk kendaraan hingga alat berat.

“Ada beberapa jembatan, kami berterima kasih kepada PUPR yang dengan cekatan sampai hari ini bisa dilalui oleh mobil atau oleh alat berat untuk membantu daerah-daerah yang sangat membutuhkan alat berat,” ucapnya.

Josef juga mengucap terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada para korban bencana di NTT.

“Sampai saat ini banyak bantuan yang datang dari seluruh Indonesia ke Nusa Tenggara Timur,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi NTT, hingga Selasa sore, terdapat 178 korban jiwa dan 47 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana banjir bandang dan siklon tropis seroja yang menimpa daerah NTT pada Minggu (4/4/2021).

Baca juga: UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

Jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, di antaranya Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Lembata, hingga Kabupaten Ende.

Hingga kini, proses evakuasi dan penanganan bencana masih terus dilakukan baik dari unsur pemerintah pusat hingga pemerintah daerah setempat.