Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Kompas.com - 13/04/2021, 12:59 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio menilai, tingginya elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan dampak dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Elektabilitas Prabowo berdasarkan survei KedaiKOPI saat ini melebihi Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hendri menuturkan, Presiden Jokowi sudah tidak mungkin maju pada pilpres selanjutnya, karena itu para responden menilai Prabowo layak menjadi presiden pada 2024.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

“Ya ini kan sebetulnya sisa elektabilitas dia pasca-pilpres kemarin kan,” kata Hendri kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Hendri menuturkan, elektabilitas Prabowo terjaga karena Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah dua kali maju sebagai calon presiden.

“Orang kalau ditanya calon presiden ya Prabowo, kan sudah dua kali jadi calon presiden, gitu kan. Jadi memang wajar, ini adalah sisa elektabilitas 2014, 2019,” ucapnya.

Menurut Hendri, elektabilitas Prabowo akan tetap tinggi sampai muncul nama lain yang dianggap kuat menjadi presiden pada 2024.

Baca juga: Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Hingga saat ini, Hendri berpendapat, belum ada nama tokoh yang sangat kuat untuk menjadi calon presiden 2024.

“Sekarang belum ada nama yang terlalu kuat untuk sebagai calon presiden karena masyarakat paham itu harus didorong oleh partai politik," ujarnya.

Kendati demikian, Hendri mengatakan, nama-nama ketua umum parpol saat ini dapat menjadi saingan Prabowo.

“Kita enggak bicara 2023 atau 2024, tapi kalau per hari ini lawannya Prabowo ya harus ketum parpol,” ucapnya.

Baca juga: Survei KedaiKOPI: Elektabilitas Prabowo Subianto Ungguli Jokowi hingga Anies

KedaiKOPI mencatat elektabilitas Prabowo mengungguli elektabilitas Jokowi hingga Anies dalam survei dalam katagori elektabilitas terbuka tentang sosok yang cocok menjadi presiden pada 2024.

Prabowo unggul dengan persentase 24,5 persen, kemudian diikuti nama Jokowi dengan angka 18,5 persen, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan angka 16,0 persen.

Selanjutnya, ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul dengan angka 13,3 persen, serta Anies Baswedan menyusul dengan angka 12,5 persen.

Baca juga: Politisi Gerindra Sebut Prabowo Siapkan Regenerasi Kepemimpinan Partai sejak Lama

Kemudian, nama lainnya yang muncul berada di bawah angka 10 persen, antara lain, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini atau Risma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Susi Pudjiastuti, hingga Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Survei dilakukan kepada 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Responden diberikan pertanyaan soal siapa nama tokoh yang menurut anda layak menjadi presiden di 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com