Adapun perjalanan kasus penyiraman air keras terhadap Novel berlangsung cukup lama. Pelaku penyiraman air keras baru bisa ditemukan setelah tiga tahun dan berlangsung dalam dua masa jabatan Kapolri yakni di masa kepemimpinan Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Jenderal (Pol) Idham Azis.
Mulanya penyelidikan kasus Novel sempat mandek. Bareskrim Polri selaku penanggung jawab kasus beralasan kesulitan menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel lantaran tak ada CCTV yang menangkap dengan jelas wajah pelaku.
Penyelidikan semakin terhambat akibat menegangnya hubungan Novel dengan kepolisian lantaran Novel menyebut adanya dugaan orang kuat dibalik kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya.
Baca juga: Fedrik Adhar, Jaksa Penuntut dalam Sidang Novel Baswedan Meninggal
Novel mengatakan ada jenderal di kepolisian yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras tersebut. Novel lalu mengatakan tak yakin kasusnya akan selesai kala ditangani Polri.
Ia meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku dan dalang penyiraman air keras yang membutakan mata kirinya.
Kapolri saat itu, Tito Karnavian langsung merespons pernyataan Novel. Tito meminta Novel mengungkapkan identitas jenderal polisi yang dimaksud.
Memanasnya hubungan Novel dan Polri berimbas pada proses pemeriksaan Novel di Singapura yang tak kunjung terealisasi. Polri akhirnya baru memeriksa Novel di Singapura pada 14 Agustus 2017.
Hingga awal 2019 kasus penyiraman Novel tak kunjung menemui titik terang. Polri akhirnya memutuskan membentuk tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Novel.
Baca juga: Rekomendasi Komisi Kejaksaan soal Kasus Novel Baswedan Akan Diserahkan Minggu Depan
Pembentukan tim melalui surat tugas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam penuntasan kasus Novel Baswedan.
Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian.
“Tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, tokoh masyarakat, pakar dan pihak lain yang dibutuhkan, paling lambat 30 hari setelah rekomendasi (Komnas HAM) diterima,” kata Kadiv Humas Polri Muhammad Iqbal.
Dalam surat tugas tersebut, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.
Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.
Setelah beberapa kali tim gabungan Polri melewati tenggat waktu penyelesaian kasus, mereka akhirnya menangkap pelaku penyiraman Novel pada 26 Desember 2019.
Pelaku penyiraman Novel yang ditangkap merupakan dua orang anggota Polri. Mereka adalah Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis.