Kompas.com - 11/04/2021, 14:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yakni Yayasan Harapan Kita (YHK) memberikan penjelasan tentang diambilalihnya pengelolaan TMII oleh pemerintah.

Sekretaris YHK Tria Sasangka Putra Ismail Saleh mengatakan, pihaknya tidak pernah memiliki niat melakukan swakelola terhadap kawasan wisata sekaligus edukasi di Jakarta Timur itu.

"Kami tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola Taman Mini Indonesia Indah secara mandiri," kata Tria dikutip dari siaran pers, Minggu (11/4/2021).

Tria mengatakan, dalam sejarah pendirian TMII pada rentang waktu 3 tahun sejak pembangunannya tahun 1972 sampai peresmian tahun 1975, TMII langsung diserahkan kepada negara oleh YKH.

Baca juga: Alasan TMII Diambil Alih Pemerintah: Terus Rugi Puluhan Miliar Rupiah dan Pengelolaan Perlu Dibenahi

Ia menegaskan, penggagas TMII, yaitu mendiang Presiden Soeharto dan istirnya, Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri.

"Hal ini dapat dilihat bahwa pada rentang waktu selama 3 tahun sejak pembangunan di tahun 1972 sampai peresmian tahun 1975, TMII langsung dipersembahkan dan diserahkan oleh Yayasan Harapan Kita kepada negara," kata dia.

Bahkan pada 2010, kata dia, Sekretariat Negara telah melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Sekretariat Negara Republik Indonesia atas tanah TMII seluas 146.7704 hektare.

"Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selama ini, YHK telah membentuk Badan Pengelola dan Pengembangan TMII sebagai kontribusi kepada negara," kata dia.

Bahkan YHK selaku penerima penugasan dari negara, kata dia, telah melakukan tugas mengelola hingga TMII memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan berbasis pada kompetensi manajerial dan teknis.

Utamanya terhadap skill (keterampilan), personal’s atribut (atribut perseorangan), knowledge (ilmu pengetahuan), dan job behaviour (perilaku kinerja) yang terukur dan dapat dievaluasi.

Baca juga: Moeldoko: Kita Patut Berterima Kasih ke Pak Soeharto dan Ibu Tien atas Ide TMII

Dalam pengelolaan hingga rentang 2021, kata dia, YHK memiliki total SDM sebanyak 700 orang.

TMII juga telah membangun berbagai bangunan dan fasilitas yang terdiri dari 34 anjungan setiap provinsi di Indonesia, 16 museum, 7 tempat peribadahan, 12 unit flora dan fauna, 9 wahana rekreasi, dan 17 fasilitas berupa hotel & resto.

Kemudian art shop & gallery, lease of dan public transportation yang diperuntukan bagi wahana pelestarian budaya Indonesia.

"Seluruh fasilitas itu berada di bawah pengelolaan manajemen TMII," kata dia.

Tria mengatakan, YHK juga telah melakukan tata kelola TMII dalam bidang manajemen dan bidang keuangan yang dilaksanakan dengan proses audit secara otonom.

Antara lain membentuk unit atau organisasi pengelola, mengurus SDM, melaksanakan operasi manajemen, pemeliharaan, serta melanjutkan pembangunan dan dengan pendanaannya dibiayai langsung oleh YHK tanpa bantuan pemerintah.

"Selama ini, audit dalam bidang keuangan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan TMII," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Susunan Tim Transisi Pengelolaan TMII

Tria menambahkan, YHK pun mengukuhkan TMII ke dalam akta persembahan nomor 47 pada 17 Juni 1987.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan dalam konferensi pers, pemerintah mengambil alih kembali pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Menurut dia, dengan berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 yang mengatur tentang pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021) mengatakan, salah satu yang jadi pertimbangan pengambilalihan, yakni kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar.

"Ada kerugian antara Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan," kata Moeldoko dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kompas TV.

Atas kerugian itu, kata Moeldoko, TMII tidak dapat berkontribusi pada keuangan negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Nasional
Apa Itu Identitas Nasional?

Apa Itu Identitas Nasional?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.