Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Kompas.com - 11/04/2021, 14:37 WIB
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan diambil alih oleh negara melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Foto diambil pada Kamis (8/4/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADTaman Mini Indonesia Indah (TMII) akan diambil alih oleh negara melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Foto diambil pada Kamis (8/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yakni Yayasan Harapan Kita (YHK) memberikan penjelasan tentang diambilalihnya pengelolaan TMII oleh pemerintah.

Sekretaris YHK Tria Sasangka Putra Ismail Saleh mengatakan, pihaknya tidak pernah memiliki niat melakukan swakelola terhadap kawasan wisata sekaligus edukasi di Jakarta Timur itu.

"Kami tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola Taman Mini Indonesia Indah secara mandiri," kata Tria dikutip dari siaran pers, Minggu (11/4/2021).

Tria mengatakan, dalam sejarah pendirian TMII pada rentang waktu 3 tahun sejak pembangunannya tahun 1972 sampai peresmian tahun 1975, TMII langsung diserahkan kepada negara oleh YKH.

Baca juga: Alasan TMII Diambil Alih Pemerintah: Terus Rugi Puluhan Miliar Rupiah dan Pengelolaan Perlu Dibenahi

Ia menegaskan, penggagas TMII, yaitu mendiang Presiden Soeharto dan istirnya, Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri.

"Hal ini dapat dilihat bahwa pada rentang waktu selama 3 tahun sejak pembangunan di tahun 1972 sampai peresmian tahun 1975, TMII langsung dipersembahkan dan diserahkan oleh Yayasan Harapan Kita kepada negara," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan pada 2010, kata dia, Sekretariat Negara telah melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Sekretariat Negara Republik Indonesia atas tanah TMII seluas 146.7704 hektare.

"Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selama ini, YHK telah membentuk Badan Pengelola dan Pengembangan TMII sebagai kontribusi kepada negara," kata dia.

Bahkan YHK selaku penerima penugasan dari negara, kata dia, telah melakukan tugas mengelola hingga TMII memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan berbasis pada kompetensi manajerial dan teknis.

Utamanya terhadap skill (keterampilan), personal’s atribut (atribut perseorangan), knowledge (ilmu pengetahuan), dan job behaviour (perilaku kinerja) yang terukur dan dapat dievaluasi.

Baca juga: Moeldoko: Kita Patut Berterima Kasih ke Pak Soeharto dan Ibu Tien atas Ide TMII

Dalam pengelolaan hingga rentang 2021, kata dia, YHK memiliki total SDM sebanyak 700 orang.

TMII juga telah membangun berbagai bangunan dan fasilitas yang terdiri dari 34 anjungan setiap provinsi di Indonesia, 16 museum, 7 tempat peribadahan, 12 unit flora dan fauna, 9 wahana rekreasi, dan 17 fasilitas berupa hotel & resto.

Kemudian art shop & gallery, lease of dan public transportation yang diperuntukan bagi wahana pelestarian budaya Indonesia.

"Seluruh fasilitas itu berada di bawah pengelolaan manajemen TMII," kata dia.

Tria mengatakan, YHK juga telah melakukan tata kelola TMII dalam bidang manajemen dan bidang keuangan yang dilaksanakan dengan proses audit secara otonom.

Antara lain membentuk unit atau organisasi pengelola, mengurus SDM, melaksanakan operasi manajemen, pemeliharaan, serta melanjutkan pembangunan dan dengan pendanaannya dibiayai langsung oleh YHK tanpa bantuan pemerintah.

"Selama ini, audit dalam bidang keuangan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan TMII," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Susunan Tim Transisi Pengelolaan TMII

Tria menambahkan, YHK pun mengukuhkan TMII ke dalam akta persembahan nomor 47 pada 17 Juni 1987.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan dalam konferensi pers, pemerintah mengambil alih kembali pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Menurut dia, dengan berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 yang mengatur tentang pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021) mengatakan, salah satu yang jadi pertimbangan pengambilalihan, yakni kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar.

"Ada kerugian antara Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan," kata Moeldoko dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kompas TV.

Atas kerugian itu, kata Moeldoko, TMII tidak dapat berkontribusi pada keuangan negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X