Kompas.com - 11/04/2021, 12:09 WIB
Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGBuruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi njuk rasa buruh pada Senin (12/4/2021), akan digelar secara fisik dan virtual.

Aksi unjuk rasa buruh akan digelar pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB.

“Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan aksi virtual,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (12/4/2021).

Baca juga: Buruh Gelar Aksi Tuntut Pengusutan Indikasi Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Besok

Aksi massa buruh akan menuntut sejumlah hal, yakni meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Kemudian, menuntut agar diberlakukan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021.

Selanjutnya, menolak pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran dengan cara dicicil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, aksi massa buruh besok juga meminta dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung.

“Harus diusut tuntas ditetapkan tersangkanya,” ucap Iqbal.

Baca juga: Gelar Aksi Besar di Tengah Pandemi, Buruh Jamin Taati Protokol Kesehatan

Menurut Iqbal, aksi lapangan secara fisik akan digelar oleh 10.000 buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten/Kota dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ia mengatakan, aksi di tingkat nasional akan dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan, aksi di daerah akan diakukan di depan Kantor Pemerintah Daerah setempat.

“Kemudian dengan mengikuti standar protokol kesehatan sesuai arahan nanti petugas yang berwenang maupun Satgas Covid-19,” tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.