Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 10/04/2021, 20:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rilis survei dari lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungguli Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

AHY masuk dalam lima besar tokoh potensial untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 7,1 persen untuk tingkat keterpilihan 20 tokoh potensial pada simulasi Pilpres," kata Direktur Eksekutif  IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Menanti Pertemuan Ngopi-ngopi AHY dan Moeldoko, Akankah Terealisasi?

Nama AHY juga bertengger di atas nama Prabowo dengan tingkat keterpilihan 5,7 persen 

Sementara itu, tokoh potensial yang menempati posisi teratas tingkat keterpilihannya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan raihan 15,8 persen.

Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tingkat keterpilihan 12,6 persen di posisi kedua.

Di posisi ketiga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan tingkat keterpilihan 9,5 persen. Sementara itu di posisi keempat ialah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan tingkat keterpilihan 7,9 persen.

Menurut Dedi, salah satu faktor bertenggernya AHY di posisi kelima dalam tingkat keterpilihan tokoh potensial untuk Pilpres 2024 kemungkinan karena polemik yang menimpa Partai Demokrat beberapa bulan belakangan.

"Bisa jadi iya, artinya polemik yang menghampiri Partai Demokrat ini kan paling tidak, kemudian membuat ritme popularitas Demokrat meningkat, apalagi ketika isu atau opini publik itu menempatkan Demokrat sebagai korban," kata Dedi.

Baca juga: Kubu KLB ke AHY: Kalau Ingin Bertemu Pak Moeldoko, Hubungi Langsung

Terlebih, lanjut Dedi, AHY dihadapkan dengan sosok Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang digambarkan sebagai citra pemerintah oleh publik.

Hal tersebut yang menurut Dedi, membuat masyarakat pada akhirnya menaruh perhatian pada AHY dalam tokoh potensial untuk Pilpres 2024.

"Kalau seandainya konflik itu tidak membawa Pak Moeldoko, dan juga AHY tidak secara agresif itu menyeret nama Istana dengan mengirimkan surat ke Pak Presiden. Mungkin juga peningkatan simpati publiknya mungkin tidak sesignifikan ini," ucapnya.

Oleh karena itu, Dedi berasumsi bahwa konflik yang ada dan menimpa Partai Demokrat belakangan memiliki daya ungkit terhadap popularitas AHY dan Partai Demokrat.

Sementara itu, untuk hasil pilihan responden terhadap partai politik jika diadakan pemilihan umum saat ini menempatkan Partai Demokrat pada posisi keempat.

"Partai Demokrat di posisi keempat dengan 6,8 persen," ucap Dedi.

Baca juga: Jawaban AHY Saat Ditanya soal Kemungkinan Maju pada Pilpres 2024

Adapun dalam hasil survei tersebut, PDI-P menempati posisi teratas dengan 18,5 persen dan Partai Golkar 11,7 persen di posisi kedua.

Kemudian Partai Gerindra sebesar 9,6 persen di posisi ketiga dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 5,3 persen di posisi kelima.

Sementara di posisi keenam ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 3,1 persen, Partai Nasdem sebesar 2,9 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 2,2 persen, Partai Perindo sebesar 1,9 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 1,5 persen.

Adapun survei ini dilakukan pada 10-22 Maret 2021 dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat.

Dedi menerangkan, survei mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Bergerak Tangani Sekda Riau yang Keluarganya Pamer Kemewahan

Kemendagri Bergerak Tangani Sekda Riau yang Keluarganya Pamer Kemewahan

Nasional
8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
LPSK Buka Perlindungan untuk Saksi Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM

LPSK Buka Perlindungan untuk Saksi Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM

Nasional
Konjen RI di Jeddah: Jemaah Umrah yang Telantar di Arab Saudi Sudah Pulang

Konjen RI di Jeddah: Jemaah Umrah yang Telantar di Arab Saudi Sudah Pulang

Nasional
Saat Jokowi Tegaskan 'Reshuffle' Kabinet Segera Terjadi...

Saat Jokowi Tegaskan "Reshuffle" Kabinet Segera Terjadi...

Nasional
Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Nasional
Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Nasional
Rasionalitas Pengecualian 'Presidential Threshold' bagi Partai Baru

Rasionalitas Pengecualian "Presidential Threshold" bagi Partai Baru

Nasional
Soal 'DPR Markus', Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Soal "DPR Markus", Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Nasional
Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Nasional
Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Nasional
Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Nasional
8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan 'Skandal Rumah Kaca' dan Ambisi Cawapres

8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan "Skandal Rumah Kaca" dan Ambisi Cawapres

Nasional
Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Ditantang Anas Debat Soal Kasus Hambalang, Abraham Samad: Apa yang Mau Diperdebatkan?

Ditantang Anas Debat Soal Kasus Hambalang, Abraham Samad: Apa yang Mau Diperdebatkan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke