Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Kompas.com - 10/04/2021, 12:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan bahwa 73 persen masyarakat menyatakan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 sudah tepat.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, artinya masyarakat sudah menerima kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang digunakan sebagai salah satu upaya melawan pandemi.

"73 persen itu masyarakat memang menyatakan tepat ya terkait pelaksanaan vaksinasi. Ini penilaian responden terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan persepsi yang melingkupinya. Artinya ini sangat dominan begitu," kata Dedi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Dari 73 persen tersebut, Dedi merinci, didapatkan hasil bahwa responden yang menilai percaya terhadap tingkat keamanan vaksin sebanyak 71 persen.

Kemudian, sebanyak 68 persen responden menyatakan menerima kebijakan vaksinasi karena menilai dari tingkat keandalan vaksin.

Kendati demikian, pada pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin yang bebas korupsi, justru hasil yang didapat rendah.

"Bebas korupsinya hanya diyakini 24 persen. Jadi ini vaksin bagus begitu, tetapi hanya 24 persen masyarakat yang menyatakan bahwa vaksin ini akan berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Sementara itu, lanjut Dedi, sebanyak 49 persen responden menyatakan kebijakan vaksin akan menjadi celah adanya tindak pidana korupsi.

Dari hasil survei tersebut, Dedi menggambarkan, tingkat kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi akan dilakukan terhadap 180 juta penduduk masih rendah.

"Dari tabulasi yang dilakukan memang sangat tinggi sekali 73 persen responden menerima kebijakan vaksin, tapi kan hanya 24 persen yang menyatakan vaksin ini akan berjalan sesuai. Misalnya, vaksin ini kan 180 juta penduduk. Itu masyarakat yang percaya betul-betul turun ke masyarakat seangka itu hanya 24 persen," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dedi menjabarkan bahwa penilaian masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan vaksinasi juga didapat dari berbagai faktor, di antaranya pemberitaan media, imbauan pemerintah, dan tokoh agama.

Baca juga: Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Ia mengatakan, masyarakat yang yakin dengan vaksin karena pemberitaan media sebanyak 39 persen, kemudian karena imbauan pemerintah 55 persen, dan 26 persen karena mengikuti tokoh agama.

"Dengan asumsi tersebut, 71 persen responden menyatakan bersedia divaksin Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Jumat (9/4/2021), jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 4.910.081 orang.

Untuk jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 9.722.530 orang.

Adapun masyarakat yang divaksinasi yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com