Pemerintah Bentuk Kementerian Investasi, Anggota Komisi XI: Perbaikan Iklim Investasi Mutlak Dilakukan

Kompas.com - 10/04/2021, 12:29 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Sarmuji mengatakan, dibentuknya Kementerian Investasi nantinya bukan hanya bermakna menyetarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan kementerian lain.

Dia menyebut hal ini sebagai langkah kepedulian pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Ini suatu langkah yang baik. Sebab perbaikan iklim investasi di Indonesia merupakan hal yang mutlak dilakukan," ujar Sarmuji dalam diskusi daring yang digelar pada Sabtu (10/4/2021).

Dia menjelaskan, kapasitas negara untuk melakukan pembangunan terbatas. Hal itu disebabkan APBN Indonesia yang terbatas.

Baca juga: Sudah Ada LPI, Jokowi Masih Ingin Bentuk Kementerian untuk Genjot Investasi

Sehingga, ia melanjutkan, cara untuk menanggulanginya adalah mengundang asing investasi di Indonesia.

"Padahal kita ingin Indonesia ini cepat sekali majunya. Sehingga alternatifnya apa? Dengan cara undang orang luar negeri yang punya uang untuk datang investasi ke Indonesia," jelas Sarmuji.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pandangannya, BKPM mungkin mendapat penilaian yang baik. Baru berupa badan negara saja sudah bagu, katanya, apalagi jika ditingkatkan menjadi kementerian. 

Jika fungsi BKPM disetarakan, kaitannya dinaikkan jadi kementerian, harapannya bisa memudahkan untuk membicarakan investasi dengan kementerian lain.

Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

"Saya lihat kalau hal ini (Kementerian Investasi) diluncurkan lalu dipermudah, saya yakin orang Indonesia yang punya uang di luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia," katanya.

"Sebenarnya saat kita dulu buat tax amnesty, ini disebutkan ada Rp11 ribu triliun uang orang Indonesia di luar negeri. Tetapi begitu diluncurkan tax amnesty, repatriasinya pun minim. Karena mereka tidak yakin uangnya mau dipakai apa. Tidak jelas untuk usaha atau funding," tambahnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.