Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Tak Lengkap, Komisi IX Skors Rapat Kerja dengan Menkes, BPOM dan Bio Farma

Kompas.com - 08/04/2021, 12:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR menskors rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Bio Farma pada Kamis (8/4/2021).

Rapat kerja diskors sampai pukul 13.00 WIB untuk memberikan waktu kepada Menkes, BPOM dan PT Bio Farma melengkapi laporan yang akan disampaikan ke DPR.

"Jadi kita skors sampai jam 13.00 WIB, kita berharap jam 13.00 WIB nanti publik bisa tahu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dalam rapat kerja Komisi IX secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Vaksin Dalam Negeri Jawaban dari Embargo Vaksin Covid-19

Awalnya, anggota Komisi IX Elva Hartati meminta Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir melengkapi laporannya terkait perkembangan terbaru vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong.

"Kami mohon kepada Dirut PT Bio Farma, tentang paparannya ini kayaknya tidak lengkap, belum detail, disampaikan beberapa yang akan datang vaksin apa saja bentuknya, bagaimana progres pengadaan vaksin untuk kebutuhan program gotong royong," kata Elva.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan, seluruh anggota harus mempelajari laporan yang disampaikan BPOM karena laporan tersebut baru dikirim ke DPR pagi tadi.

"Bu Penny stop dulu, bahannya baru masuk jam 8 pagi, anggota minta waktu karena ada waktu untuk mempelajari, saya minta untuk skors dulu sampai jam 13.00, tapi kita putuskan dahulu," kata Melki.

Baca juga: Kena Dampak Embargo Vaksin, Anggota Komisi IX: Negosiasi dan Lobi Vaksin Indonesia Lemah

Adapun rapat kerja Komisi IX DPR dan Menkes, BPOM dan PT Bio Farma hari ini akan membahas tiga topik.

Pertama, strategi vaksinasi Covid-19 dalam mencapai herd immunity di Indonesia. Kedua, ketersediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi Program Pemerintah.

Ketiga, kesiapan penyediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong beserta regulasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com