Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kena Dampak Embargo Vaksin, Anggota Komisi IX: Negosiasi dan Lobi Vaksin Indonesia Lemah

Kompas.com - 06/04/2021, 13:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan laju vaksinasi akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh lantaran adanya embargo ekspor vaksin oleh perusahaan produksi vaksin AstraZeneca di India.

Atas adanya embargo vaksin itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis agar dapat memenuhi jumlah kebutuhan vaksin nasional.

"Adanya embargo ekspor vaksin oleh India menambah daftar panjang permasalahan vaksinasi nasional. Laju proses vaksinasi pasti akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh. Apalagi produksi vaksin AstraZeneca di pabrik Baltimore, Amerika juga dihentikan sementara," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Netty meminta pemerintah untuk tidak bergerak lambat mengatasi masalah embargo vaksin dari negara produsen, salah satunya India.

Sebab, ia menilai, jika pemerintah bergerak lambat, maka tujuan untuk herd immunity sulit untuk dicapai.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi

"Jika pabrik India tidak memungkinkan, maka pemerintah harus melakukan negosiasi ke pabrik-pabrik AstraZeneca lainnya. Misalnya saja pabrik yang ada di Thailand," jelasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mempertanyakan bentuk kesepakatan Indonesia dengan perusahaan vaksin AstraZeneca.

Pasalnya, dia mengaku heran mengapa tiba-tiba vaksin AstraZeneca dari pabrik India terkena embargo atau pelarangan perdagangan dari sebuah negara.

Bahkan, Netty berpendapat apabila embargo vaksin dilakukan sepihak oleh India, maka dapat diindikasikan negosiasi dan lobi Indonesia terkait vaksin sangat lemah di internasional.

"Apakah tidak ada kesepakatan untuk kerja sama yang sifatnya berkelanjutan? Kalau memang ternyata embargo ini hanya dilakukan sepihak oleh India, berarti negosiasi dan lobi kita sangat lemah sekali di tingkat global," tanya Netty.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

Baca juga: Ada Embargo Vaksin, Pimpinan Komisi IX: Masyarakat Harus Makin Taat Prokes

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.

Diketahui, kebijakan embargo vaksin ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com