Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kembangkan Riset Perikanan dan Kelautan, BRSDM Siap Dukung 3 Program Prioritas KKP

Kompas.com - 07/04/2021, 14:32 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya mendukung tiga program prioritas KKP yang ditetapkan pada 2021-2024.

Dia mengatakan itu pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/4/2021).

Sjarief mengatakan, ketiga program didukung dengan pengembangan riset kelautan dan perikanan.

Ketiga program prioritas tersebut adalah, pertama, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Ketiga terobosan tersebut didukung oleh pengembangan riset kelautan dan perikanan.

Baca juga: Buka Rakernas KKP, Menteri Trenggono: Saya Ingin KKP Berkontribusi Besar bagi Perekonomian Nasional

Sjarief mengatakan, PNBP dari sektor kelautan dan perikanan selama ini hanya sekitar Rp 600 miliar dan didapat dari izin penangkapan ikan.

Menurutnya, angka ini sangat kecil dibandingkan dengan besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan paradigma, yaitu dengan menggratiskan perizinan penangkapan ikan dan mengenakan tarif PNBP saat menurunkan hasil tangkapan setelah selesai melaut.

Dengan demikian potensi PNBP dari sektor kelautan dan perikanan yang dapat diraih diperkirakan mencapai Rp 12 triliun.

Guna merealisasikannya, BRSDM terus mengembangkan riset, salah satunya melalui rencana kolaborasi dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang elektronika.

Baca juga: Menteri Trenggono Mau Buat Terobosan, Nelayan Harus Dapat Pensiun

Dengan teknologi tinggi, ikan hasil tangkapan bisa langsung dideteksi jumlah, jenis dan beratnya oleh peralatan canggih, sehingga dapat diketahui tarif PNBP-nya.

Sjarief mengatakan, BRSDM sudah mulai merintis untuk menyusun instrumen, peralatan-peralatan yang harus dipasang di kapal penangkap ikan supaya bisa mendeteksi besarnya tangkapan.

“Nanti bisa mendeteksi kalau ikan ditangkap di laut, dimasukkan ke palka maka bisa langsung dihitung berapa jumlahnya, beratnya, ikannya jenis apa saja, harganya berapa, kira-kira pendapatannya berapa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dengan begitu, lanjutnya, saat mereka mendarat di daratan akan langsung keluar harus membayar berapa.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com