Kompas.com - 05/04/2021, 21:22 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, terdakwa kasus suap Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra layak dihukum penjara seumur hidup.

Djoko Tjandra merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

“Padahal, model kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra layak untuk dijatuhi vonis seumur hidup,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Hakim Tolak Permohonan Djoko Tjandra Jadi Justice Collaborator

Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia dianggap terbukti menyuap sejumlah aparat penegak hukum.

Kurnia menuturkan, persoalan vonis terhadap Djoko terletak pada regulasi hukum. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sementara, Kurnia mengatakan, selain telah melarikan diri dari proses hukum, Djoko Tjandra juga terbukti menyuap penegak hukum.

Mulai dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo hingga Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.

Bahkan, saat menjadi buron, Djoko Tjandra dengan mudah memasuki wilayah Indonesia untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) di pengadilan.

Baca juga: Kasus Suap Red Notice dan Fatwa MA, Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun Penjara

Oleh sebab itu, Kurnia mengusulkan revisi UU Tipikor. Ia menilai UU Tipikor perlu mengatur secara khusus mengenai pemberian suap kepada penegak hukum,

“Misalnya memasukkan pidana penjara maksimal seumur hidup agar ke depan, jika ada pihak yang melakukan perbuatan sama seperti Djoko Tjandra, dapat dipenjara dengan hukuman maksimal,” kata Kurnia.

Selain itu, Kurnia juga mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, surat perintah supervisi yang diterbitkan oleh KPK hanya sekadar formalitas belaka.

“Sebab, sampai saat ini praktis tidak ada hal konkret yang dilakukan KPK terhadap perkara Joko S Tjandra,” ujar Kurnia.

Baca juga: Djoko Tjandra Divonis Hukuman Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Kurnia mengatakan, seharusnya KPK menyelidiki dan menyidik pihak-pihak lain yang belum diusut oleh kejaksaan atau kepolisian.

Misalnya, menelisik pihak yang berada di balik Pinangki Sirna Malasari sehingga bisa bertemu dan menawarkan bantuan kepada Djoko Tjandra.

“Hal itu penting, sebab, sampai saat ini ICW masih meyakini masih ada oknum-oknum lain yang belum tersentuh oleh kejaksaan maupun kepolisian,” tutur Kurnia.

Dalam kasus fatwa MA, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sejumlah 500.000 dollar Amerika Serikat. Suap diberikan melalui perantara yakni Andi Irfan Jaya.

Baca juga: Djoko Tjandra Acungkan Jempol Usai Divonis 4,5 Tahun Penjara: Saya Pikir-pikir Dulu

Pengurusan Fatwa MA itu bertujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun penjara atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Sementara dalam kasus red notice, Djoko Tjandra dinilai memberi suap kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah 200.000 dollar Singapura dan 370.000 dollar Amerika Serikat.

Kemudian, 100.000 dollar AS kepada mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Napoleon dan Prasetijo membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: TGIPF Sampaikan Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan 3 Minggu Lagi

Mahfud MD: TGIPF Sampaikan Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan 3 Minggu Lagi

Nasional
Jokowi Minta TNI Lanjutkan 'Minimum Essential Force' dan Bela Negara

Jokowi Minta TNI Lanjutkan "Minimum Essential Force" dan Bela Negara

Nasional
Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Nasional
Jokowi: Pelihara Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Jokowi: Pelihara Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Nasional
Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: 'Chapter' Capres Nanti, Terakhir

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: "Chapter" Capres Nanti, Terakhir

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Nasional
Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Nasional
Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Nasional
Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Nasional
Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.