Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Bio Farma Sebut Kapasitas Vaksinasi Gotong Royong Bisa Capai 4 Juta Per Bulan

Kompas.com - 29/03/2021, 22:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, kapasitas program vaksinasi gotong royong bisa mencapai 3 hingga 4 juta per bulannya.

Itu dengan catatan, apabila sebanyak 806 fasilitas layanan kesehatan (faskes) di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan.

"Nah, kalau semua ini bisa kita optimalkan, ini juga sangat membantu dari potensi kecepatan vaksinasi di mana kalau seandainya diasumsikan satu tenaga vaksinasitor bisa melakukan 75-100 vaksinasi sehari, mungkin sebulan dari vaksinasi gotong royong ini kita bisa melakukan sekitar 3-4 juta vaksinasi per bulannya," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Senin (29/3/2021).

Baca juga: 17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Ia menjelaskan, 806 faskes yang siap tersebut terdiri dari 65 faskes milik jaringan Bio Farma, 504 milik Kimia Farma, dan 237 jaringan faskes milik swasta.

Sementara itu, Honesti juga mengatakan bahwa pihaknya kini tengah bernegosiasi dengan dua perusahaan pengembang vaksin yakni Sinopharm dan Moderna.

"Dari diskusi kita sama mereka, rencana kita akan memasukkan sekitar 15 juta dosis dari Sinopharm itu sampai Q2 tahun 2021. Sekarang kita lagi finalisasi negosiasi dengan Sinopharm dan juga lagi proses untuk dapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM," jelasnya.

Adapun Sinopharm berasal dari perusahaan China dan Moderna dari Amerika Serikat.

Untuk merek vaksin Moderna, jelas Honesti, berbeda dengan Sinopharm lantaran menggunakan platform baru MRNa.

Baca juga: Satgas: Vaksin Gotong Royong Diberikan ke Karyawan Perusahaan secara Gratis

Selain itu, ada spesifikasi khusus dari cold chain atau tempat penyimpanan dengan suhu -20 derajat celsius untuk menjaga mutu dari vaksin.

"Ini juga ada rencana kita memasukkan sekitar 5,2 juta dosis vaksin moderna ini dan akan dimulai di Q3 tahun 2021. Sekarang kita juga lagi proses diskusi dengan mereka," terang dia.

Lebih jauh, ia menerangkan bahwa vaksin Moderna sama dengan vaksin lainnya yakni memerlukan dua dosis, dengan interval antara penyuntikan vaksin pertama dan kedua 28 hari.

Tak hanya itu, Honesti juga mengaku pihaknya sudah menyiapkan sistem distribusi terhadap vaksin mandiri.

"Dalam hal ini, kami juga sudah mengembangkan satu sistem yang terintegrasi, mulai dari proses produksi vaksin itu sendiri, sampai ke program vaksinasi yang diberikan ke masyarakat," katanya.

Diketahui, hingga kini pemerintah masih menjalankan program vaksinasi gratis dengan merek vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac asal China.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong, Bio Farma Akan Datangkan 20,2 Juta Vaksin Sinopharm dan Moderna

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihak Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk Indonesia memutuskan menunda pengiriman vaksin itu ke Tanah Air.

Penundaan yang dimaksud menyasar dua kali rencana pengiriman vaksin pada Maret dan April 2021 atau gelombang kedua dan ketiga.

Adapun kelompok masyarakat yang divaksin hingga kini di antaranya tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.051 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com