Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Pernyataan Moeldoko Soal Pergeseran Ideologis Hanya Pepesan Kosong

Kompas.com - 29/03/2021, 09:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko soal adanya pergeseran ideologi di Partai Demokrat hanya pepesan kosong.

Kamhar pun menuding pernyataan Moeldoko itu adalah fitnah karena ambisi dan syahwat politik mantan Panglima TNI tersebut.

"Pernyataan ini justru bisa menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Moeldoko ini mahluk dari planet mana? Hanya karena ambisi dan syahwat politik yang tak terbendung hingga kembali membangun fitnah, namun naif," kata Kamhar, Minggu (28/3/2021) malam.

Kamhar mengklaim, selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menempatkan Partai Demokrat sebagai partai penguasa, tidak pernah ada perbenturan atau isu ideologi yang mengemuka.

Ia menjelaskan, ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis religius yang memperhatikan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dengan tujuan mewujudkan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Ia melanjutkan, Demokrat juga berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka tanpa membedakan, suku, agama, ras, profesi, jenis kelamin, dan kepercayaan seseorang.

Baca juga: Moeldoko Klaim Didaulat jadi Ketum, Demokrat: Penyesatan Opini

"Itulah DNA Partai Demokrat. Doktrin Partai Demokrat yaitu Tri Pakca Gatra Praja yang mengandung arti adanya tiga kehendak kuat yang mewujud dalam trilogi perjuangan partai yaitu demokrasi, kesejahteraan dan keamanan," ujar Kamhar.

Ia pun menuding Moeldoko menggunakan para pendengung atau buzzer untuk menyerang Demokrat dengan isu ideologi meski menurutnya Moeldoko salah sasaran.

"Model serupa mungkin efektif pada operasi terhadap ormas keagamaan yang rentan dan sensitif dengan isu ideologi, tapi tak relevan dan anakronis untuk diterapkan pada Partai Demokrat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengaku menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang karena ada pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat.

Moeldoko beralasan, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Baca juga: Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, pada akun Instagram miliknya @dr_Moeldoko, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com