Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko soal Gabung Demokrat KLB: Itu Atas Otoritas Pribadi, Saya Tak Mau Bebani Presiden

Kompas.com - 28/03/2021, 18:17 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tidak ingin membebani Presiden Joko Widodo terkait keputusannya menerima jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam akun Instagram pribadinya @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," terang Moeldoko.

Dalam keterangannya, Moeldoko juga menyebut bahwa dirinya khilaf, karena juga tidak memberitahu istri dan keluarganya terkait keputusan itu.

Baca juga: Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

Namun, Moeldoko menyebut bahwa dirinya selama ini terbiasa untuk mengambil risiko dalam setiap keputusan yang diambil.

Ia juga kembali menegaskan untuk tidak melibatkan Jokowi dalam persoalan itu.

"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," tegas dia.

Moeldoko juga menjelaskan alasan dirinya mengambil jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Ia menuturkan, arah demokrasi di tubuh Partai Demokrat sudah bergeser.

Moeldoko juga menyebut ada pertarungan ideologis yang kuat jelang 2024.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kemusruhan sudah terjadu, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," ungkap Moeldoko.

"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045," sambungnya.

Permasalahan ideologis itu juga terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Maka Moeldoko mengklaim apa yang ia lakukan juga demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang di inisiasi sejumlah eks kader Partai Demokrat seperti Darmizal, Marzuki Alie, dan Jhoni Allen Marbun dan Max Sopacua.

KLB itu memutuskan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum, dan Marzuki Allen sebagai Ketua Dewan Pembina Partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com