Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2021, 08:20 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melakukan penyesatan opini saat menyatakan dirinya dipinang menjadi ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Menurut Kamhar, Moeldoko membangun kesan seolah menjadi aktor pasif. Padahal, kata dia, Moeldoko merupakan aktor kunci dalam melakukan upaya mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Ini bentuk penyesatan opini. Moledoko mencoba membangun kesan seolah menjadi aktor pasif yang menerima pinangan," kata Kamhar, Miggu (28/3/2021) malam.

"Namun kenyataan yang didukung oleh banyak bukti ia adalah aktor aktif sekaligus aktor kunci yang menggunakan mantan-mantan kader Partai Demokrat sebagai operator yang tergabung dalam gerombolan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD)," ujar dia.

Kamhar menuding operasi politik seperti ini bukan pertama kali dilakukan Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu disebut pernah mencoba usaha serupa di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

Namun, kata Kamhar, hal itu tidak berhasil karena partai-partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintah sehingga pergerakannya dapat merusak konstelasi dan hubungan partai koalisi dengan pemerintah.

"Akan berbeda dampaknya jika operasi ini dilakukan terhadap Partai Demokrat yang berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah," kata Kamhar.

Kamhar melanjutkan, Moeldoko juga membodohi publik dengan mengungkap alasannya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat untuk menyelamatkan partai tersebut.

Menurut Kamhar, alasan itu dapat diterima jika Moeldoko memiliki modal politik atau rekam jejak istimewa sehingga ia dapat mendongkrak elektabilitas Demokrat.

Padahal, kata Kamhar, Moeldoko yang sempat menjadi petinggi Partai Hanura pun tidak mampu mempertahankan capaian Partai Hanura hingga partai itu tak lagi menghuni DPR karena tidak melewati ambang batas parlemen.

"Jadi semakin menegaskan bahwa secara empirik pun Moeldoko tak punya kompetensi dibidang politik. pernyataannya hanya pepesan kosong semata," ujar Kamhar.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menyebut dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Moeldoko mengatakan kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di parta berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko melakui akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres Sistem 'Popular Vote' Suburkan Politik Identitas

Pilpres Sistem "Popular Vote" Suburkan Politik Identitas

Nasional
Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Nasional
Ini Alasan Ganjar Rutin Lari Pagi Keliling Kota Usai Jadi Bacapres PDI-P

Ini Alasan Ganjar Rutin Lari Pagi Keliling Kota Usai Jadi Bacapres PDI-P

Nasional
Pertemuan Gibran dan Prabowo Dinilai Omong Kosong, Bukan Hal yang Sebenarnya

Pertemuan Gibran dan Prabowo Dinilai Omong Kosong, Bukan Hal yang Sebenarnya

Nasional
Menanti Implementasi 'Work From Anywhere' ASN

Menanti Implementasi "Work From Anywhere" ASN

Nasional
Ganjar Jawab Sindiran Anies Pakai Kaos 'Kalau Mau Sehat Ayo Olahraga'

Ganjar Jawab Sindiran Anies Pakai Kaos "Kalau Mau Sehat Ayo Olahraga"

Nasional
Ganjar Lari Pagi di Alun-alun Kota Serang, Diteriaki Presiden

Ganjar Lari Pagi di Alun-alun Kota Serang, Diteriaki Presiden

Nasional
Fahri Hamzah: Kita Tak Bisa Menitipkan Reformasi Pada Manusia, tetapi Pada Penguatan Sistem

Fahri Hamzah: Kita Tak Bisa Menitipkan Reformasi Pada Manusia, tetapi Pada Penguatan Sistem

Nasional
KPK Siap Lawan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK Siap Lawan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Jemaah Haji Wajib Tahu, Merokok di Sembarang Tempat di Madinah Didenda Rp 800.000

Jemaah Haji Wajib Tahu, Merokok di Sembarang Tempat di Madinah Didenda Rp 800.000

Nasional
Membatasi Gairah Berkuasa yang Berlebihan

Membatasi Gairah Berkuasa yang Berlebihan

Nasional
Profil Nurul Ghufron, Inisiator Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan KPK yang Dikabulkan MK

Profil Nurul Ghufron, Inisiator Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan KPK yang Dikabulkan MK

Nasional
26 Jemaah Haji Dirawat di Madinah, Didominasi Sakit Jantung, Paru, dan Demensia

26 Jemaah Haji Dirawat di Madinah, Didominasi Sakit Jantung, Paru, dan Demensia

Nasional
Gerindra Keberatan Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Dinilai Bakal Problematik

Gerindra Keberatan Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Dinilai Bakal Problematik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com