Kompas.com - 29/03/2021, 08:20 WIB
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani Dokumentasi Kamhar LakumaniDeputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melakukan penyesatan opini saat menyatakan dirinya dipinang menjadi ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Menurut Kamhar, Moeldoko membangun kesan seolah menjadi aktor pasif. Padahal, kata dia, Moeldoko merupakan aktor kunci dalam melakukan upaya mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Ini bentuk penyesatan opini. Moledoko mencoba membangun kesan seolah menjadi aktor pasif yang menerima pinangan," kata Kamhar, Miggu (28/3/2021) malam.

"Namun kenyataan yang didukung oleh banyak bukti ia adalah aktor aktif sekaligus aktor kunci yang menggunakan mantan-mantan kader Partai Demokrat sebagai operator yang tergabung dalam gerombolan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD)," ujar dia.

Kamhar menuding operasi politik seperti ini bukan pertama kali dilakukan Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu disebut pernah mencoba usaha serupa di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Amanat Nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

Namun, kata Kamhar, hal itu tidak berhasil karena partai-partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintah sehingga pergerakannya dapat merusak konstelasi dan hubungan partai koalisi dengan pemerintah.

"Akan berbeda dampaknya jika operasi ini dilakukan terhadap Partai Demokrat yang berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah," kata Kamhar.

Kamhar melanjutkan, Moeldoko juga membodohi publik dengan mengungkap alasannya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat untuk menyelamatkan partai tersebut.

Menurut Kamhar, alasan itu dapat diterima jika Moeldoko memiliki modal politik atau rekam jejak istimewa sehingga ia dapat mendongkrak elektabilitas Demokrat.

Padahal, kata Kamhar, Moeldoko yang sempat menjadi petinggi Partai Hanura pun tidak mampu mempertahankan capaian Partai Hanura hingga partai itu tak lagi menghuni DPR karena tidak melewati ambang batas parlemen.

"Jadi semakin menegaskan bahwa secara empirik pun Moeldoko tak punya kompetensi dibidang politik. pernyataannya hanya pepesan kosong semata," ujar Kamhar.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menyebut dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Moeldoko mengatakan kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di parta berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko melakui akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Nasional
5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

Nasional
Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.