Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Presiden Minta PPKM Mikro dan Vaksinasi Diseimbangkan

Kompas.com - 26/03/2021, 18:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta ada keseimbangan antara momentum keberhasilan PPKM berskala mikro dan vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, Presiden ingin pemerintah tidak kehilangan momentum baik dari perkembangan kedua hal itu.

"Arahan Presiden adalah coba cari keseimbangan agar hasil yang sudah bagus, yakni penurunan kasus karena PPKM mikro dan vaksinasi kita tidak kehilangan momentum kebaikannya," ujar Budi dalam konferensi pers virtual pada Jumat (26/3/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Diklaim Turunkan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Dengan begitu, Budi berharap pandemi Covid-19 di Indonesia terus membaik dan tidak mengalami lonjakan kasus positif seperti di Eropa.

Dia menjelaskan, di beberapa negara Eropa saat ini sudah terjadi kenaikan kasus kembali.

Salah satunya disebabkan mobilitas masyarakat yang terlalu tinggi.

"Kita amati terjadinya memang karena adanya strain baru yang juga sudah datang di Indonesia pada Januari 2021. Dan juga adanya mobilitas yang terlalu agresif," tutur Budi.

Oleh karenanya, Budi mengimbau masyarakat yang telah menjalani vaksinasi Covid-19 tetap menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Perluas Wilayah PPKM Mikro, Tambah 5 Provinsi

Meski telah divaksinasi, risiko individu tertular Covid-19 tetap ada.

"Jadi vaksinasi tak mungkin membuat kita kebal, tidak mungkin. Kita masih bisa terkena tetapi karena jumlah antibodi sudah baik kita bisa segera cepat sembuh dan tidak usah ke RS," jelas Budi.

"Tetapi masih bisa menularkan. Karenanya tetap disiplin 3M sehingga adanya strain baru tak usah kita khawatirkan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com