Pertanyakan "Legal Standing" Max Sopacua, Demokrat: Jadi Masih di Partai Emas atau Demokrat KLB?

Kompas.com - 26/03/2021, 11:57 WIB
Salah satu tokoh kubu kontra-AHY atau kubu KLB Deli Serdang Max Sopacua dalam konferensi pers di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021). YouTube.com/Kompas TVSalah satu tokoh kubu kontra-AHY atau kubu KLB Deli Serdang Max Sopacua dalam konferensi pers di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Renanda Bachtar mempertanyakan legal standing Max Sopacua dalam berpolitik.

Sebab, menurut dia, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) itu hingga kini belum jelas posisinya berada di partai politik mana.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Adapun pertanyaan tersebut disampaikan Renanda sebelum menjawab tudingan Max soal keterlibatan Partai Demokrat dalam korupsi proyek Hambalang.

Setelah mempertanyakan legal standing Max, ia pun menjawab persoalan Hambalang yang diungkit kembali kubu KLB.

Menurut Renanda, diungkitnya kembali proyek Hambalang adalah kabar bohong dan fitnah yang dibuat oleh kubu KLB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, ia meminta agar kubu KLB memiliki bukti yang kuat dan mengajukannya ke pengadilan apabila ingin mengaitkan kembali proyek Hambalang dengan Demokrat.

Hal tersebut, kata dia, diperlukan jika tak ingin tudingan tersebut hanya dicap fitnah dan kabar bohong.

"Soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya, kalau memang pihak sana bukan hanya sekadar mau bikin isu hoaks, fitnah lagi," kata Renanda.

"Sebenarnya kan kalau ini mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi, tapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana, jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti, apalagi sebut-sebut nama," kata dia.

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Terkait tudingan itu, Renanda meminta agar Max berhati-hati. Sebab, menurut dia, Demokrat tak main-main dan akan membawa hal tersebut ke pengadilan.

Apalagi, kata dia, Max juga menyebut nama-nama sejumlah pihak di Demokrat, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Apalagi sebut-sebut nama, tentu kami akan melakukan langkah hukum. Itu tidak akan kita pikir dua kali. Hati-hati saja," ucap Renanda.

Lebih lanjut, Renanda kembali menekankan bahwa proyek Hambalang tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat.

Ia berpegang keputusan persidangan yang pada waktu itu memutuskan tidak ada pihak di Demokrat yang terkena sanksi atau pidana hukum.

"Jadi hati-hati untuk menyebut itu. Memang ada pihak-pihak lain yang belum diusut dalam kasus itu, tapi bukan dari Demokrat. Dari Demokrat sudah selesai semua. Jadi penyelidikan soal itu sudah selesai," kata dia. 

Diberitakan, kubu KLB menggelar konferensi pers di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Terus Menerus Fitnah

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengatakan, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum "tersentuh".

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max dalam tayangan Kompas TV.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.