Kompas.com - 25/03/2021, 09:23 WIB
Arbi Sanit saat memberi keterangan dalam sidang uji materiil UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/9/2009). Lima anggota DPD yang mengajukan permohonan ini spesifik ingin menguji pasal 14 ayat 1 tentang pemilihan pimpinan MPR.  Kompas/Totok WijayantoArbi Sanit saat memberi keterangan dalam sidang uji materiil UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/9/2009). Lima anggota DPD yang mengajukan permohonan ini spesifik ingin menguji pasal 14 ayat 1 tentang pemilihan pimpinan MPR.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis (25/3/2021) pagi.

Kabar duka ini dibenarkan oleh Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Julian Aldrin Pasha.

"Ya benar, Bapak Arbi Sanit, dosen senior di Departemen Ilmu Politik FISIP UI telah meninggal dunia pagi ini di RSCM," kata Julian saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Arbi Sanit: Takut Kalah, Serangan Politik Sudah Sangat Kalap

Julian mengatakan, Arbi meninggal dunia akibat sakit. Namun, ia tidak mengungkap secara detil penyakit yang dialami oleh Arbi.

"Beliau wafat karena sakit dan kami diberitahu beberapa hari lalu. Mungkin pihak keluarga yang bisa menjelaskan hal ini," kata dia.

Baca juga: Arbi Sanit: Jokowi Pilih JK, Prabowo-Hatta Pasti Kalah

Arbi lahir di Painan, Sumatera Barat, 4 Juni 1939. Ia meraih gelar sarjananya di FISIP UI pada tahun 1969 dengan skripsi mengenai Partai Komunis Indonesia.

Setelah itu, Arbi mengambil program non-gelar Sistem Politik Indonesia di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, pada 1973-1974.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X