Kompas.com - 12/05/2014, 10:20 WIB
Arbi Sanit KOMPAS.com/SABRINA ASRILArbi Sanit
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan bahwa popularitas bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, masih jauh lebih unggul dibandingkan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia menilai, Jokowi akan sulit dilawan jika ia berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.

"Jika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), maka Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dipastikan akan kalah," kata Arbi sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Senin (12/5/2014).

Menurut Arbi, duet Jokowi-JK jauh lebih unggul dibandingkan bila Jokowi berpasangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad atau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Ia menilai, JK memiliki pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, pemerintahan, kepemimpinan, dan hubungan luar negeri. "JK itu mengerti persoalan Timur Tengah," ujarnya.

Sementara itu, Abraham dan Mahfud, kata Arbi, lebih banyak menguasai bidang hukum. Padahal, posisi wapres mencakup semua masalah pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, Arbi berpendapat, pasangan Jokowi-JK merupakan pasangan ideal dan berkualitas.

Menurut dia, daya tarik pasangan Prabowo-Hatta masih kurang kuat bila langsung berhadapan dengan Jokowi pada Pemilu Presiden 2014. Ia menilai, Prabowo-Hatta hanya menguasai bidang ekonomi, sementara penguasaan untuk bidang lain masih diragukan. Secara popularitas, keduanya juga kalah dibandingkan dengan Jokowi-JK.

Arbi mengingatkan, Jokowi bisa saja kalah jika berpasangan dengan Abraham atau Mahfud. Kedua tokoh itu tidak memiliki popularitas yang tinggi bila dibandingkan dengan JK. Terlebih lagi, kekalahan itu bisa saja terjadi bila Prabowo tiba-tiba berpasangan dengan tokoh populer lain, misalnya Dahlan Iskan.

Peta politik akan semakin menggeliat jika Partai Demokrat membentuk poros baru dan mencalonkan salah seorang dari peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Jika demikian, kata Arbi, maka perolehan suara akan terbagi, dan jalan menuju kursi RI-1 akan semakin sulit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.