Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi untuk Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 17:35 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA.KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 29 persen responden enggan divaksinasi.

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Enggan Divaksin, Mayoritas Berusia Muda

Menurut Dicky, pemerintah harus memetakan permasalahan terkait vaksinasi di masing-masing wilayah.

Edukasi terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpusat, sebab tiap wilayah memiliki isu yang berbeda terkait vaksinasi.

"Ada yang merasa bahwa vaksin tidak halal, ada yang resah karena takut vaksin tidak aman dari segi kesehatan, itu yang harus dilihat pemerintah," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Setelah pemetaan masalah, langkah selanjutnya yakni konsolidasi dengan pemerintah daerah. Konsolidasi juga perlu dilakukan sampai ke tingkat wilayah yang paling kecil dengan melibatkan tokoh masyarakat.

"Seperti pemuka agama, lalu tokoh-tokoh terpandang di masyarakat, untuk membantu komunikasi edukasi vaksin Covid-19 ke masyarakat," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 40 Persen Warga Pilih PPKM Dihentikan

Dicky mengatakan, setelah semua tahap dijalankan, pemerintah juga harus transparan dalam menyampaikan segala informasi soal vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus menyampaikan informasi tentant vaksin itu secara terbuka dan transparan. Mulai dari sisi cara produksi, tingkat efektivitas, kedaluwarsa dan lain sebagainya," tutur dia.

Dicky mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan penolakan masyarakat terhadap vaksin adalah misinformasi.

Maka pelibatan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting, sebagai wakil pemerintah menjawab pertanyaan masyarakat tentang vaksin Covid-19.

"Nanti tokoh-tokoh itu akan membantu menjawab masyarakat, karena kebanyakan masyarakat tidak tahu harus bertanya pada siapa tentang vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Adapan hasil survei SMRC menunjukkan hanya 46 persen responden yang mantap menerima vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap, tidak semua guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei FSGI, terdapat 8,27 persen guru yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung, meresahkan kondisi ini, mengingat pemerintah ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka pada Juni mendatang.

Hasil riset SMRC dan FSGI menunjukkan penolakan vaksinasi Covid-19 didominasi oleh masyarakat dan guru yang berada di wilayah luar Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com