Menko PMK Sebut Air Bersih dan Sanitasi Layak Berkontribusi Atasi Stunting

Kompas.com - 23/03/2021, 09:10 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy KOMPAS.COM/RASYID RIDHOMenko PMK Muhadjir Effendy

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajdir Effendy mengatakan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat peringatan Hari Air Sedunia ke-29 di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten, Senin (22/3/2021).

"Jadi bukan hanya soal pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil dan menyusui, tapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai share yang besar (untuk stunting)," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Wapres Ingatkan Pentingnya Pengetahuan Cegah Stunting akibat Perkawinan Usia Dini

Muhadjir mengatakan, intervensi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak serta perubahan perilaku, berkontribusi sebanyak 70 persen dalam pencegahan stunting.

Sebab, kata dia, masalah ketersediaan air bersih juga sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan manusia, terutama kesehatan.

"Keberadaan air bersih ini sangat terkait erat dengan masalah-masalah pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan, dan terutama berkaitan dengan upaya kita perang melawan stunting," kata Muhadjir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Angka stunting di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Baca juga: Dua Strategi Jokowi Ini Diharapkan Turunkan Angka Stunting Jadi 14 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Muhadjir yang juga merupakan Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penyediaan Air Minum mengatakan, akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional.

Oleh karena itu, pemerintah pun berupaya melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, terdapat empat kebijakan dan strategi yang ditekankan pemerintah.

Baca juga: Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.