Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Kompas.com - 17/03/2021, 08:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta petugas penanganan stunting di seluruh daerah menyampaikan data apa adanya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam kunjungannya ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Selasa (16/3/2021).

Di daerah tersebut, angka stunting masih di atas rata-rata nasional dan harus ditekan oleh pemerintah daerahnya.

"Pemerintah daerah harus menekan angka stunting secara maksimal dan sungguh-sungguh dan para petugas di lapangan sampaikan datanya apa adanya, jangan disulap," kata Muahdjir dikutip dari siaran pers, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Penyebab Anak Stunting Tak Cuma Faktor Kurang Gizi

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Nias sangat tinggi, yakni 61 persen.

Muhadjir mengatakan, apabila data petugas tidak benar, maka hal tersebut akan berdampak pada cara mengatasi stunting tersebut.

"Kalau dia stunting, sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk sehingga nanti Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Muhadjir mengatakan, penanganan stunting penting dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan.

Baca juga: Anak Stunting, Apa yang Dilakukan agar Tumbuh Kembang Membaik?

Hal tersebut harus diedukasikan terutama kepada para perempuan sejak remaja.

Menurut dia, memberikan pengetahuan yang baik seperti tentang kesehatan reproduksi dan gizi untuk mencegah stunting sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan stunting.

"Kalau perkembangan kandungannya nanti terganggu maka perkembangan anaknya juga. Karena itu masalah stunting ini harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan strategis.

Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Dengan demikian, pencegahan stunting pada perempuan dan anak pun perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Adapun berdasarkan hasil Riseksdas Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com