Kompas.com - 23/03/2021, 07:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono dalam program AIMAN mengatakan, menurut survei, 85 persen rakyat menghendaki jabatan presiden 3 periode. Arief tidak bersedia menyebut nama lembaga surveinya.

Apakah benar apa yang dikatakan Arief? Kita kesampingkan dahulu pernyataan tersebut.

Arief berencana mengajukan uji materi Undang-undang Pemilu yang nantinya bisa memuluskan jabatan presiden selama 3 Periode baik berturut-turut maupun tidak.

Meski ia menyadari bahwa Undang-Undang Pemilu baru bisa diuji materi dan punya kemungkinan besar lolos bila usulan amendemen UUD 1945 disetujui dan meloloskan masa jabatan Presiden.

"Saya akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah segera jabatan presiden menjadi 3 periode!" kata Arief dalam Program AIMAN yang tayang setiap Senin di Kompas TV.

Apa tujuannya? Agar bisa diimplementasikan pada Pemilu 2024.

Fraksi di MPR Setuju Presiden 3 periode jika…

Lain Arief, lain pula Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB Jazilul Fawaid. Ia mengatakan, fraksinya siap untuk mengubah alias mengamendemen UUD 1945 jika mayoritas rakyat menyetujuinya.

Saya bertanya kepada Jazilul dalam program Sapa Indonesia Malam, Selasa (16/3/2021), di Kompas TV.

Bagaimana caranya MPR mengetahui bahwa mayoritas rakyat setuju jabatan presiden ditambah?

"Akan tercermin dari suara para perwakilan fraksi- fraksi di MPR," jawab dia.

Kita tahu bahwa MPR terdiri dari dua bagian, 575 anggota DPR yang berasal dari berbagai daerah pemilihan dan DPD yang terdiri dari 4 orang terpilih dari setiap Provinsi di Indonesia.

Suara parlemen identik dengan rakyat?

Meski berasal dari 80 Daerah Pemilihan di berbagai Provinsi di Indonesia dan diikuti oleh 80 persen lebih partisipasi pada Pemilu 2019 lalu, sulit untuk bisa mengatakan bahwa suara fraksi-fraksi di MPR adalah cerminan suara mayoritas rakyat Indonesia.

Sulit mengukur valid atau tidak datanya. 

Beberapa kejadian belum lama ini mencerminkan bahwa suara parlemen tidak sama dengan suara rakyat. Revisi UU KPK, misalnya. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat (6/10/2019), lebih dari 70 Persen responden menilai revisi tersebut melemahkan KPK. Meski demikian, revisinya berjalan mulus nan cepat di DPR kala itu.

Lalu bagaimana, jika sewaktu-waktu MPR merasa perlu melakukan perubahan alias amendemen terhadap UUD 1945?

Kapan amandemen lazim dilakukan?

Pengajar Sekolah Hukum Jentera yang juga pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengungkapkan, harus ada hal yang penting yang menjadi alasan perubahan Undang- undang Dasar 1945.

Selama ini jabatan presiden 3 periode diajukan dengan alasan bahwa 2 periode jabatan tidaklah cukup punya kesinambungan untuk pembangunan ekonomi negara.

Apakah ini cukup untuk menjadi dasar amandemen?

"Tidak. Yang bisa dijadikan dasar adalah sebuah kegentingan, di antaranya yang terkait dengan peralihan kekuasaan dengan cara tak wajar. Ini sebuah kelaziman dalam amendemen," kata Bivitri.

Meskipun Bivitri mengakui bahwa tidak ada aturan yang jelas yang mengamanatkan kapan UUD 1945 bisa diubah atau tidak. Semua bisa dilakukan dengan alasan subyektif para anggota parlemen.

Dengan demikian, ada ruang terbuka bagi para pengusul amendemen UUD 1945. Bola ini bisa dimainkan kapan saja.

Di tengah perdebatan ini, baik untuk mengingat peringatan dari abad ke-19 yang disampaikan oleh Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan disalahgunakan. 

Amandemen UUD 1945 bisa saja dilaksankan sesuai prosedur: diusulkan 1/3 anggota MPR, dihadiri 2/3 anggota, dan disetujui oleh 50 persen plus 1.

Tapi jalan menuju ke sana, ada yang tak boleh luput. Kemampuan mendengar nurani jangan sampai ditinggal mati.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Nasional
Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Nasional
Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Nasional
Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Nasional
Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.