Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Sebut Vaksinasi Tenaga Pendidikan Lambat, Sekolah Tatap Muka Serentak Sulit Terealisasi

Kompas.com - 19/03/2021, 13:09 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi dosen, guru dan tenaga pendidikan masih lambat.

Hal tersebut disampaikan Satriwan menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menargetkan sekolah tatap muka dibuka bulan Juli, setelah semua tenaga pendidikan menjalani vaksinasi dosis kedua.

"Jika vaksinasi guru dan tenaga pendidikan adalah syarat mutlak untuk sekolah dibuka bulan Juli 2021, maka kami katakan proses vaksinasi guru sampai detik ini berjalan lambat," kata Satriwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Majelis Hakim Tolak Rizieq Shihab Hadir Sidang Tatap Muka karena Punya Banyak Simpatisan

Satriwan mengatakan, dari data yang diterima P2G, mayoritas tenaga pendidikan di Kabupaten/Kota di Indonesia belum menjalani vaksinasi Covid-19.

Ia mencontohkan, tenaga pendidikan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur belum menjalani vaksiansi Covid-19, para tenaga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara juga belum mendapatkan vaksinasi.

Kemudian, di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau tenaga pendidikan belum melaksanakan vaksinasi. Sementara itu, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah baru Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang menjalani vaksinasi.

"Di DKI jakarta saja, guru SMA swasta belum ada sama sekali (divaksin), karena dinas pendidikan DKI memprioritaskan guru-guru di sekolah negeri itu pun sebagian. Sedangkan kami di swasta belum," ujarnya.

Selain vaksinasi, menurut Satriwan, Kemendikbud harus memastikan seluruh sekolah telah mengisi daftar periksa protokol kesehatan sebelum akhirnya membuka sekolah tatap muka.

Daftar periksa protokol kesehatan tersebut berisi kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik.

Data dari Kemendikbud hingga (19/3/2021) menunjukkan baru 52,42 persen sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, ia menilai, banyak sekolah yang belum siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka.

"Ini kan artinya sekolah-sekolah belum siap, ini data Kemendikbud berdasarkan dua indikator agaknya tidak bisa dibuka secara serentak," ucapnya.

Lebih lanjut, Satriwan menilai, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan sebelum bulan Juli sulit dikejar, apabila kemampuan vaksinasi per hari masih rendah.

"Kami hitung guru, dosen dan tenaga pendidikan itu sampai 5 juta, maka 5 juta apakah bisa tercover sampai bulan Juli," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem menyatakan, sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah semua tenaga pendidik menjalani vaksinasi dosis kedua.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com