Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Subianto Resmikan Kapal Selam Buatan Anak Bangsa, Alugoro-405

Kompas.com - 17/03/2021, 14:43 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Pengadaan kapal selam Alugoro-405 merupakan salah satu program pembangunan kekuatan pertahanan, khususnya matra laut.

Sebelum Alugoro-405, Kemenhan telah serah terima kapal selam pertama KRI Nagapasa-403 dan kapal selam kedua KRI Ardadedali -404 yang dibangun di Korea Selatan kepada TNI AL.

Dengan telah diserahterimakannya kapal selam Alugoro-405 ini, Menhan Prabowo yakin bahwa kapal selam ketiga pesanan Kemenhan tersebut dapat memperkuat alutsista TNI, khususnya di jajaran TNI AL.

Hal ini juga turut menjadi capaian membanggakan sekaligus meningkatkan deterrent effect bagi pertahanan negara Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam sendiri.

Pembangunan kapal selam ini mengikutsertakan proses transfer of technology kepada PT PAL.

Hadir menyaksikan penandatangan berita acara serah terima kapal selam KRI Alugoro-405, Menteri Pertahanan, Minister for the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korsel Gang Eun-Ho, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Menteri BUMN yang diwakili, Dubes Korsel untuk Indonesia Park Tae-sung, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Kabaranahan Kemhan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari serta sejumlah pejabat Kemhan, serta beberapa pejabat perwakilan dari instansi terkait lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com