Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibadah Haji 2021 Belum Pasti, Komisi VIII Dorong Presiden Lobi Raja Salman

Kompas.com - 15/03/2021, 14:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendorong Presiden Joko Widodo untuk melobi Raja Salman bin Abdulaziz agar Arab Saudi dapat memprioritaskan penyelenggaraan ibadah haji 2021 untuk jemaah asal Indonesia.

"Kalau lah misalkan perlu ini lobi antar kepala negara, saya kira Presiden perlu turun tangan Pak. Karena kalau sampai tahun 2021 ini kita tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara negara lain bisa memberangkatkan haji, saya kira itu sesuatu yang tidak baik buat negara kita," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi VIII dengan pemerintah, Senin (15/3/2021).

Sebab, ia menilai bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang calon jemaah haji tertinggi atau terbesar di Tanah Suci.

Oleh karena itu, Komisi VIII menyarankan agar Presiden Jokowi turun tangan melakukan lobi politik dengan Raja Salman dalam hal prioritas penyelenggaraan ibadah haji 2021.

"Maka dari hasil evaluasi nanti kita dengar, dan kami sarankan kalau perlu Pak Presiden bisa melakukan lobi langsung kepada Raja Saudi untuk memprioritaskan keberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia," ungkap dia.

Baca juga: Arab Saudi Belum Tentukan Sikap, Menag Optimistis Ibadah Haji 2021 Terbuka

Kendati demikian, Yandri meyakini bahwa hingga kini pemerintah memang sudah melakukan koordinasi untuk mengupayakan pelaksanaan ibadah haji 2021.

Akan tetapi, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini dapat terlaksana ketika Arab Saudi memberikan kepastian.

"Kami meyakini bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan sangat baik. Tinggal kita menunggu kepastian dari Saudi Arabia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas optimistis, penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021 dapat terlaksana, meski pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum menentukan sikapnya.

Pasalnya, ia melihat kedua negara yakni Arab Saudi dan Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi sebagai salah satu langkah menghadapi virus corona.

"Kami optimis, pemerintah optimis kemungkinan diselenggarakannya penyelenggaraan haji tahun ini, masih sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan diadakannya vaksinasi di Arab Saudi sebagaimana di Indonesia, dalam rangka menangani pandemi Covid-19," kata Yaqut.

Lanjutnya, optimisme tersebut juga ditandai dengan adanya kabar bahwa otoritas Arab Saudi menyatakan akan membuka penerbangan internasional mulai 17 Mei 2021.

Baca juga: Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Menurut dia, hal tersebut menjadi sinyal positif kemungkinan terselenggaranya ibadah haji 2021.

Yaqut juga berpandangan, hal ini lebih baik daripada satu tahun yang lalu ketika Arab Saudi sama sekali tidak membuka penerbangan internasional di 2020.

"Situasi ini lebih positif dibanding tahun lalu, di kuartal yang sama, yang menutup penerbangan luar negeri, tidak terkecuali di musim haji tahun 2020. Oleh karena itu, seberapapun tipis kemungkinannya, kami masih tetap berusaha menyiapkan penyelenggaraan haji tahun ini," jelasnya.

Melansir Middle East Eye, Selasa (2/3/2021) Menteri Kesehatan Arab Saudi, Tawfiq al-Rabiah mengatakan, vaksinasi menjadi syarat wajib bagi setiap jemaah yang berencana mengikuti ibadah haji.

Namun, Rabiah belum mengonfirmasi, apakah jemaah dari luar Arab Saudi nantinya diizinkan untuk mengikuti ibadah haji pada tahun ini.

Jika sesuai rencana, ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com