Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/03/2021, 13:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak ingin Pekan Olahraga Nasional (PON) XX kembali ditunda. PON akan digelar tahun ini, di tengah situasi pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/2021).

"Arahan Bapak Presiden, karena ini sudah siap, kita akan lakukan pada 2021 ini, tidak ada penundaan PON karena ini sudah sempat kita tunda pada 2020," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, saat memberikan keterangan seusai rapat terbatas, Senin.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Amali mengatakan, PON XX akan digelar bersamaan dengan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke-16.

Dua acara tersebut akan digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021 di Papua.

Menurut Amali, PON dan Peparnas akan disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona. Namun, mekanisme protokol masih dalam pembahasan.

Pemerintah masih menimbang apakah kedua ajang itu digelar tanpa penonton, penonton dalam jumlah terbatas, atau penonton dengan kapasitas normal.

"Kita belajar dari Olimpiade Tokyo yang nanti akan dilakukan beberapa bulan ke depan kita akan lihat di situ penerapannya seperti apa. Protokol kesehatan tentu itu menjadi penting dan harus dilakukan dengan disiplin," ujar Amali.

Baca juga: Menjelang PON, 1.136 Atlet dan Pelatih Disuntik Vaksin

Untuk memastikan pencegahan penularan virus, lanjut Amali, dilakukan program vaksinasi Covid-19 untuk para atlet, pelatih, hingga tenaga pendamping.

Rencananya vaksinasi juga akan menyasar masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi acara PON dan Peparnas.

Ditargetkan, program vaksinasi selesai pada awal Oktober mendatang sehingga gelaran PON dan Peparnas dapat berjalan baik.

"Dan kalau dilihat dari perjalanan pelaksanaan kegiatan vaksinasi saya kira saya juga optimis bahwa nanti pada saatnya itu sudah tervaksin semuanya," ucap politisi Partai Golkar itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com