PN Jakpus: Sidang Pertama Gugatan AHY terhadap Darmizal dkk Digelar 30 Maret

Kompas.com - 15/03/2021, 12:29 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat terkait kisruh kepemimpinan partai tersebut.

“Selasa, 30 Maret 2021. Agenda sidang pertama,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (15/3/2021).

Diketahui, perkara dengan nomor 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst tersebut diajukan pada Jumat (12/3/2021).

Terdapat dua nama yang menjadi penggugat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Baca juga: Partai Demokrat Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Mereka menggugat 10 orang yang terdiri dari Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM juga menjadi pihak turut tergugat.

Dalam petitumnya, majelis hakim diminta menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apa pun atas nama Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa (KLB).

Kemudian, pihak AHY meminta agar majelis hakim menyatakan, 10 tergugat melakukan perbuatan melawan dan dinyatakan tidak berhak menggelar KLB.

Baca juga: JK Puji Regenerasi Partai Demokrat, Minta AHY Bersabar Hadapi Persoalan Dualisme

“Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum,” demikian bunyi poin kelima dalam petitum.

Selanjutnya, AHY meminta agar Menkumham dilarang menerima pendaftaran hingga mengesahkan perubahan AD/ART serta kepengurusan Partai Demokrat yang berdasarkan hasil KLB di Deli Serdang tersebut.

Terakhir, majelis hakim diminta menetapkan kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah sebagaimana ditetapkan Surat Kemenkumham nomor M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020 dan nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, para tergugat dinilai telah melanggar sejumlah aturan, mulai dari UUD 1945 hingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Baca juga: Dualisme Demokrat, dari Motif Pencapresan Moeldoko hingga Tiga Periode Jokowi

Para tergugat juga dinilai melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Partai Politik. Salah satunya ketentuan dalam Pasal 26.

"Bahwa kader yang telah diberhentikan atau kader yang telah dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat, itu Undang-Undang Partai Politik," ujar Herzaky di PN Jakarta Pusat, Jumat, dikutip dari tayangan KompasTV.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.