Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RDP, Komisi IX Pertanyakan Vaksin Nusantara yang Tak Dipaparkan Wamenkes

Kompas.com - 10/03/2021, 12:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan yang diwakili Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Rabu (10/3/2021) diawali dengan sejumlah pertanyaan dari anggota dewan.

Salah satunya mempertanyakan Vaksin Nusantara yang tak ada dalam naskah paparan serta penjelasan langsung Wamenkes.

Padahal, menurut Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene, agenda rapat adalah membahas mengenai Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

"Pak Wakil Menteri belum memaparkan tentang Vaksin Nusantara, di mana undangan kami jelas membahas undangan yang kami kirimkan tanggal 9 Maret. Acara ini membahas mengenai penjelasan tentang dukungan pemerintah terhadap pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara," kata Felly dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui channel Youtube DPR, Rabu.

Baca juga: Fakultas Kedokteran UGM Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

"Tapi tadi saya belum, kami belum mendengar penjelasan dari Pak Wakil Menteri untuk Vaksin Nusantara," sambung dia.

Menjawab Ketua Komisi IX, Wamenkes Dante mengatakan, perkembangan Vaksin Nusantara saat ini sedang dalam tahap evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk itu, ia meminta DPR menunggu penjelasan dari BPOM mengenai perkembangan evaluasi vaksin nusantara.

"Sedang dilakukan evaluasi pada tahap ini oleh BPOM mengenai kelanjutan dari fase pertama yang sudah dilakukan eksperimentalnya di Rumah Sakit Karyadi. Nanti mungkin kita akan mendengarkan dari BPOM dari hasil audit, efektivitas dan hasil uji klinik dari fase pertama Vaksin Nusantara tersebut, apakah kita bisa lanjutkan ke fase-fase berikutnya," jelas Dante.

Namun, jawaban Dante tak cukup memuaskan Komisi IX DPR. Usai mengungkapkan jawabannya, Dante langsung disodori beberapa pertanyaan lanjutan oleh Komisi IX.

Felly menanyakan naskah kedua yang dikirimkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru tak sama sekali memasukkan soal Vaksin Nusantara.

"Memang di pemaparan yang diteruskan kepada anggota Komisi IX memang tidak ada sama sekali menyangkut Vaksin Nusantara di materi yang kedua. Sebetulnya di materi pertama, saya sudah melihat, pak Wakil Menteri, tapi kenapa di materi yang kedua ini tidak ada," ungkapnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga mempertanyakan hal yang sama.

Ia meminta agar Wamenkes menjelaskan apa maksud dari penghilangan Vaksin Nusantara dalam materi atau naskah kedua yang dikirimkan ke Komisi IX.

"Karena di materi pertama yang dikirimkan itu ada Vaksin Nusantara, tapi di materi kedua itu hilang sama sekali. Ini maksudnya apa ini seperti ini? Jadi biar undangan kami ini clear bahas Vaksin Nusantara, tapi kenapa kok direvisi atau diperbaiki, maksudnya apa," tanya dia.

"Semua kan masih diproses, Vaksin Merah Putih diproses, Vaksin Nusantara diproses. Agak bingung kami, tiba-tiba Kemenkes mengganti paparannya. Jangan dijelaskan teknis pak, karena semua memang masih proses," sambungnya.

Baca juga: Merasa Tak Dilibatkan, Fakultas Kedokteran UGM Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

Mendengar pertanyaan dan masukan dari Komisi IX, Dante menegaskan bahwa pihaknya akan mengubah naskah kedua dengan mengembalikannya ke naskah pertama.

Selanjutnya, ketua sidang mempertanyakan kepada para anggota dewan apakah menyetujui agar Wamenkes menjelaskan paparannya menggunakan naskah pertama.

"Ya, perlu," ucap para anggota dewan dalam rapat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com