Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM akan bersikap obyektif dalam menangani kisruh Partai Demokrat.

Yasonna pun meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menuding pemerintah terkait kisruh tersebut.

"Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu," Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021), dikutip dari Kompas.tv.

“Tunggu saja, kita obyektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya dicatat itu saja," kata Yasonna melanjutkan.

Baca juga: Hadiri KLB, 4 Ketua DPC Demokrat di Sulsel Dipecat

Yasonna menuturkan, ia sudah menerima laporan yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kongres luar biasa yang digelar oleh kubu kontra-AHY.

Namun, kata Yasonna, hingga saat ini pemerintah masih menganggap kisruh tersebut sebagai kisruh internal Demokrat.

Sebab, kelompok kontra-AHY belum menyerahkan apa pun kepada Kemenkumham terkait KLB yang digelar di Deli Serdang itu.

"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” ujar Yasonna.

Diketahui, pada Senin (8/3/2021), AHY menyerahkan sejumlah berkas kepada Kemenkumham untuk membuktikan bahwa KLB yang digelar kubu kontra-AHY bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat.

Baca juga: Pengamat: Jika Presiden Diam, Menguat Dugaan Keterlibatan Istana dalam Pembelahan Demokrat

Adapun KLB yang digelar kubu kontra-AHY itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.