Kompas.com - 06/03/2021, 01:52 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua

Ia mengungkapkan, bahwa deklarator dan senior partai menginginkan adanya perubahan di Partai Demokrat pimpinan AHY.

Baca juga: Lewat Panggilan Telepon, Moeldoko Setujui Jadi Ketua Umum Demokrat

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max sebagaimana dikutip dari Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Max mengatakan, KLB bisa digelar ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang ada di dalam partai politik.

Dia menilai, KLB tepat digelar lantaran saat ini arah dari kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"Karena partai politik ini punya semua orang, bukan punya satu keluarga. Jadi ya kalau disebut bahwa saya ikut mendorong, ya ikut mendorong," ucap Max.

Bahkan, lanjut Max, kini ada anggapan bahwa partai dinasti melekat pada Demokrat.
Menurutnya, kini para deklarator, pendiri dan senior seolah-olah 'dibuang' dari partai berlambang mercy itu.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

"Jadi ini yang mengakibatkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok, teristimewa pendiri melihat partai ini sudah tidak on the track lagi," ujar Max.

"Dan malah yang disayangkan bahwa para pendirinya maupun para seniornya juga sudah seolah-olah dibuang gitu. Ini udah tidak tepat dalam sebuah etika berpolitik di partai politik manapun di dunia," tutur dia.

3. Sebut Moeldoko sebagai calon kuat Ketua Umum Demokrat

Max juga menyebut Moeldoko merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya kira semua tahu dan teman-teman wartawan juga tahu bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai ketua umum adalah Moeldoko," kata Max sebelum dimulainya KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, seperti dikutip Antara.

Ia pun mengimbau para kader Demokrat yang mendukung KLB agar tidak takut dipecat sebagai anggota Partai Demokrat.

Baca juga: AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

"Jangan takut dipecat, tidak bisa sembarangan memecat kader. Semua ada prosedurnya," kata Max.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X