Kompas.com - 05/03/2021, 20:32 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sejak awal Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memiliki motif yang tidak berubah, yaitu merebut kekuasaan yang sah di tubuh partai tersebut.

"Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selma ini, pada puncaknya hari ini pada KLB ilegal tadi, maka artinya memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah," terang AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

"Yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik," sambung AHY.

AHY juga menyerahkan semua penilaian pada publik terkait keterlibatan Moeldoko terhadap gerakan makar yang mengganggu Partai Demokrat.

"Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku tersebut," katanya.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal


Menurut AHY, Moeldoko yang selama ini selalu menampik tudingan keterlibatannya dalam gerakan kudeta Partai Demokrat, telah menunjukan sikap yang tidak layaknya seorang kesatria.

Selain itu, meski sama-sama merupakan mantan prajurit TNI, menurut AHY, Moeldoko tak bisa dijadikan teladan. Sekali pun ada budaya saling menghormati antara junior dan senior.

"Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit, beliau (Moeldoko) juga adalah prajurit, dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan," jelas AHY.

"Tapi dari para senior pula, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik," Imbuhnya.

Adapun KLB yang diadakan kelompok kontra AHY dilakukan Jumat, siang tadi di Hotel The Hill, Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang tadi.

Berdasarkan siaran langsung yang ditayangkan Kompas TV, sebelumnya, eks kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun menyandingkan Marzuki Alie dan Moeldoko sebagai kandidat ketua umum.

Baca juga: Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Namun akhirnya dalam pemilihan, peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongtes merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," ucap Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat.

Marzuki juga mengatakan bahwa keputusan KLB di Deli Serdang memutuskan mencabut jabatan Ketua Majelis Tinggi.

"Ketua Majelis Tinggi dicabut," tulis Marzuki.

Adapun setelah keputusan dibacakan dalam pantauan Kompas.com, KSP Moeldoko menyampaikan sambutannya pada para peserta KLB melalui sambungan telefon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X