Kompas.com - 05/03/2021, 19:55 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dam Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, perlu ada regulasi yang adaptif dalam pelaksanaan pemilu saat bencana non alam seperti pandemi Covid-19.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara laporan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang digelar secara virtual, Jumat (5/3/2021).

"Ini tidak mudah dan juga tidak murah. Ada kompleksitasnya luar biasa terus juga dari sisi anggaran. Kan teman penyelenggara pemilu juga mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar," kata Khoirunnisa.

Perludem, lanjut dia, juga menyarankan agar semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Bawaslu: Pengadilan Negeri Putus 155 Perkara Terkait Pelanggaran Pemilu

Serta menghapus syarat minimal pencalonan, baik bagi mereka yang hendak maju dari  jalur partai politik serta mempermudah syarat pencalonan perseorangan.

"Tadi juga mendorong demokratisasi di internal partai politik," ujar dia.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kala itu masih dijabat oleh Arief Budiman mengatakan, secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung dengan baik.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, ia mengaku, KPU masih menghadapi sejumlah kendala.

"Beberapa kejadian itu memang menyebabkan ketidaksempurnaan proses penyelenggaraan Pilkada 2020," kata Arief dalam webinar bertajuk 'Evaluasi Cepat Pilkada 2020' Jumat (11/12/2020).

Kejadian yang dimaksud Arief adalah kendala dalam menyaluran logistik pilkada yang terhambat.

Baca juga: Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Senada dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung dengan baik.

Meski masih ada pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif.

"Bahwa masih ada protokol kesehatan yang dilanggar, tetapi kekhawatiran berlebihan akan situasi yang tidak kita inginkan, minimal sudah terjawab di pelaksanaan area pelaksanaan pilkada ini. Tidak terlalu banyak masalah yang signifikan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Rabu (9/12/2020) malam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X