Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/03/2021, 18:34 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Partai Demokrat masih memiliki waktu untuk berbenah setelah gerakan kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh para mantan kadernya.

Adi menjelaskan bahwa salah satu keberuntungan yang dimiliki Partai Demokrat adalah konflik di tubuh partai berlambang Mercy itu terjadi di awal tahun 2021, tidak menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Partai pasti dirugikan sekecil apa pun dalam konflik ini. Tapi untungnya konflik Demokrat terjadi di awal tahun 2021," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

"Kalau konflik ini bisa selesai, ada waktu sekitar 3,5 tahun untuk recovery, cukup rasional," ujar dia.

Baca juga: Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Adi menilai jika bisa selesaikan konflik, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat tidak akan langsung turun.

Sebab, Adi menjelaskan, memori publik pada kejadian politik di Indonesia itu pendek.

"Memori publik kita pada peristiwa politik itu pendek. Jadi efek konflik di Partai Demokrat masih bisa dibenahi. Bisa dibangun kembali," tuturnya.

Adi juga menilai bahwa KLB yang dilakukan oleh eks kader Partai Demokrat tidak akan memiliki pengaruh besar untuk Partai Demokrat.

Baca juga: Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Sebab, sampai hari ini baik DPC dan DPD yang sebagai kader resmi masih menyatakan tunduk pada kepemimpinan Ketua Umum AHY.

"Melihat DPC dan DPD Demokrat belum ada yang menyeleweng, masih (setia) pada AHY, sekali pun KLB terselenggarakan, selain dipertanyakan legitimasinya, tidak ada goresan yang signifikan untuk Partai Demokrat selama loyalis AHY tidak berpindah haluan," kata Adi.

Sebagai informasi KLB yang dilakukan kubu Kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum, dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam tayangan Kompas TV, diketahui melalui sambungan telefon Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.

Baca juga: Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com