Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Kompas.com - 05/03/2021, 18:34 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Partai Demokrat masih memiliki waktu untuk berbenah setelah gerakan kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh para mantan kadernya.

Adi menjelaskan bahwa salah satu keberuntungan yang dimiliki Partai Demokrat adalah konflik di tubuh partai berlambang Mercy itu terjadi di awal tahun 2021, tidak menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Partai pasti dirugikan sekecil apa pun dalam konflik ini. Tapi untungnya konflik Demokrat terjadi di awal tahun 2021," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

"Kalau konflik ini bisa selesai, ada waktu sekitar 3,5 tahun untuk recovery, cukup rasional," ujar dia.

Baca juga: Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Adi menilai jika bisa selesaikan konflik, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat tidak akan langsung turun.

Sebab, Adi menjelaskan, memori publik pada kejadian politik di Indonesia itu pendek.

"Memori publik kita pada peristiwa politik itu pendek. Jadi efek konflik di Partai Demokrat masih bisa dibenahi. Bisa dibangun kembali," tuturnya.

Adi juga menilai bahwa KLB yang dilakukan oleh eks kader Partai Demokrat tidak akan memiliki pengaruh besar untuk Partai Demokrat.

Baca juga: Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Sebab, sampai hari ini baik DPC dan DPD yang sebagai kader resmi masih menyatakan tunduk pada kepemimpinan Ketua Umum AHY.

"Melihat DPC dan DPD Demokrat belum ada yang menyeleweng, masih (setia) pada AHY, sekali pun KLB terselenggarakan, selain dipertanyakan legitimasinya, tidak ada goresan yang signifikan untuk Partai Demokrat selama loyalis AHY tidak berpindah haluan," kata Adi.

Sebagai informasi KLB yang dilakukan kubu Kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum, dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam tayangan Kompas TV, diketahui melalui sambungan telefon Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.

Baca juga: Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com