Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 04/03/2021, 12:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan empat arahan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada 2021.

Salah satunya, soal kebijakan perdagangan yang harus dapat menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Saya minta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi besar dalam agenda strategis pemulihan perekonomian nasional kita," ujar Jokowi dalam sambutan acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Kamis (4/3/2021).

"Kita harus bekerja dengan cara2 baru. Karena semuanya memang berubah. Meninggalkan cara lama," kata Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Jokowi melanjutkan, kebijakan perdagangan juga harus menjamin keterseidaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Ini saya selalu ingatkan, dalam negeri ini harus betul-betul urusan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, harus benar-benar terjamin," ucapnya.

Kedua, Presiden meminta agar sektor perekonomian yang sempat terganggu akibat krisis segera dihidupkan lagi.

Dalam hal ini, semua pihak harus bekerja lebih detail melihat sektor mana yang terganggu dan harus dilakukan intervensi seperti apa.

Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Ketiga, kepala negara mendorong pihak terkait mengundang investasi baru karena kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di investasi.

"Karena tak mungkin kita menambah secara drastis APBN kita sehingga kuncinya ada di investasi," ucap Jokowi.

Keempat, pelaku usaha diminta menciptakan peluang kerja yang sebanyak-banyaknya karena saat ini hal itu ditunggu masyarakat.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan, kini ada hampir 10 juta pengangguran di Indonesia.

"Sudah ada sekarang ini hampir 10 juta pengangguran di negara kita baik karena pandemi dan juga angkatan kerja baru," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com