Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Kompas.com - 01/03/2021, 13:36 WIB
Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, partainya mendukung rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dinilai memuat pasal multitafsir atau pasal 'karet'.

Muzani mengatakan, pasal karet yang ada di UU ITE telah menggangu kehidupan demokrasi karena mengancam kebebasan orang untuk berpendapat dan menyebabkan banyak korban kriminalisasi.

"Mengenai beberapa 'pasal karet' yang masih ada di UU ITE, kami setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Sebab, kehidupan demokrasi kita telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat," kata Muzani, Senin (1/3/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Muzani menuturkan, revisi UU ITE harus memperjelas aspek teknis dari pasal-pasal karet agar tidak ada kriminalisasi yang menyusahkan warga.

Namun, Muzani menyebut pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian tetap mesti dicantumkan dalam UU ITE.

"Jadi, yang perlu dihapus dalam 'pasal karet' itu adalah 'karet'nya, bukan 'pasal'nya. Pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), SARA, dan lain-lain itu tetap perlu ada di UU ITE, tetapi definisinya yang perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya," kata dia.

Baca juga: Mahfud: Jika Ada Pasal Karet, UU ITE Bisa Direvisi atau Ditambah Penjelasan

Muzani mengatakan, Partai Gerindra pada prinsipnya menginginkan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi yang bertanggungjawab, serta demokrasi yang adil dan bijaksana.

"Kita tidak ingin demokrasi yang bablas, bebas memfitnah orang lain, bebas menghina, dan lain-lain. Tetapi kita juga tidak ingin kesalahan kecil seseorang kemudian dikriminalisasi dengan tidak adil dan tidak bijaksana," kata Muzani.

Di samping itu, Muzani menyebut UU ITE juga perlu direvisi karena harus disesuakan dengan kemunculan teknologi baru yang berkaitan dengan penyebaran informasi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU ITE jika implementasimya tak berikan rasa keadilan.

Baca juga: Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir.

"Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Saat ini, Pemerintah telah membentuk Tim Kajian UU ITE yang ditugaskan untuk mengkaji aturan-aturan yang selama ini dianggap mengandung pasal karet, baik dari sisi implementasi maupun substansi.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Pemerintah akan membawa UU ITE ke DPR jika hasil kajian tim tersebut menyatakan UU ITE perlu direvisi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

Nasional
127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Nasional
Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Nasional
Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Nasional
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

Nasional
Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Nasional
AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X