Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sosiologi FISIP UI Paulus Wirutomo mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini merupakan kesempatan untuk memaksa pemerintah menguatkan political will.

Hal tersebut disampaikan Paulus di acara Selo Soemardjan Memorial Discussion-Panel Session dengan topik Melawan Keletihan Sosial di Masa Pandemi, yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) secara daring.

Political will tersebut adalah dengan menguatkan pemberdayaan masyarakat hingga ke akar rumput agar bisa mengatasi pandemi Covid-19.

"Situasi sekarang ini merupakan kesempatan emas untuk memaksa pemerintah agar menguatkan political will-nya memberdayakan masyarakat Indonesia sampai ke akar rumput,” kata Paulus dikutip dari siaran pers UI, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Ia pun menyarankan pemerintah untuk melakukan penguatan komunitas di seluruh Indonesia.

Antara lain melalui pendayagunaan social capital, local wisdom, pengembangan infrastruktur sosial yang ada, komunikasi tradisional, dan masih banyak lagi.

Menurut Paulus, solusi gerakan akar rumput berupa pendekatan komunitas tersebut sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Pasalnya, ia menilai banyak keunggulan yang didapatkan dari pendekatan tersebut dibandingkan program-program yang dibuat pemerintah selama ini.

"Banyak keunggulan dari pendekatan komunitas ini dibandingkan dengan program-program dari pemerintah yang selama ini telah dijalankan," kata Paulus.

Baca juga: Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Keunggulan tersebut antara lain adalah pemberdayaan komunitas aspirasi warga yang mudah didengar, pengawasan sosial dan individu yang lebih mudah dilakukan, serta komitmen yang lebih besar terhadap kesehatan warga komunitasnya.

Menurut Paulus, komunitas juga lebih memahami potensi-potensi permasalahan yang muncul di antara warga daripada birokrasi daerah.

Meskipun demikian, Paulus juga memuji langkah pemerintah yang telah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pasalnya menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan dengan manuasiawi, berbasis komunitas, dan gotong royong untuk memperkuat ketahanan masyarakat.