Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Kompas.com - 28/02/2021, 13:48 WIB
Ilustrasi Covid-19 Shutterstock/PetovargaIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sosiologi FISIP UI Paulus Wirutomo mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini merupakan kesempatan untuk memaksa pemerintah menguatkan political will.

Hal tersebut disampaikan Paulus di acara Selo Soemardjan Memorial Discussion-Panel Session dengan topik Melawan Keletihan Sosial di Masa Pandemi, yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) secara daring.

Political will tersebut adalah dengan menguatkan pemberdayaan masyarakat hingga ke akar rumput agar bisa mengatasi pandemi Covid-19.

"Situasi sekarang ini merupakan kesempatan emas untuk memaksa pemerintah agar menguatkan political will-nya memberdayakan masyarakat Indonesia sampai ke akar rumput,” kata Paulus dikutip dari siaran pers UI, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Ia pun menyarankan pemerintah untuk melakukan penguatan komunitas di seluruh Indonesia.

Antara lain melalui pendayagunaan social capital, local wisdom, pengembangan infrastruktur sosial yang ada, komunikasi tradisional, dan masih banyak lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Paulus, solusi gerakan akar rumput berupa pendekatan komunitas tersebut sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Pasalnya, ia menilai banyak keunggulan yang didapatkan dari pendekatan tersebut dibandingkan program-program yang dibuat pemerintah selama ini.

"Banyak keunggulan dari pendekatan komunitas ini dibandingkan dengan program-program dari pemerintah yang selama ini telah dijalankan," kata Paulus.

Baca juga: Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Keunggulan tersebut antara lain adalah pemberdayaan komunitas aspirasi warga yang mudah didengar, pengawasan sosial dan individu yang lebih mudah dilakukan, serta komitmen yang lebih besar terhadap kesehatan warga komunitasnya.

Menurut Paulus, komunitas juga lebih memahami potensi-potensi permasalahan yang muncul di antara warga daripada birokrasi daerah.

Meskipun demikian, Paulus juga memuji langkah pemerintah yang telah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pasalnya menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan dengan manuasiawi, berbasis komunitas, dan gotong royong untuk memperkuat ketahanan masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.