Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/02/2021, 13:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sosiologi FISIP UI Paulus Wirutomo mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini merupakan kesempatan untuk memaksa pemerintah menguatkan political will.

Hal tersebut disampaikan Paulus di acara Selo Soemardjan Memorial Discussion-Panel Session dengan topik Melawan Keletihan Sosial di Masa Pandemi, yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) secara daring.

Political will tersebut adalah dengan menguatkan pemberdayaan masyarakat hingga ke akar rumput agar bisa mengatasi pandemi Covid-19.

"Situasi sekarang ini merupakan kesempatan emas untuk memaksa pemerintah agar menguatkan political will-nya memberdayakan masyarakat Indonesia sampai ke akar rumput,” kata Paulus dikutip dari siaran pers UI, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Ia pun menyarankan pemerintah untuk melakukan penguatan komunitas di seluruh Indonesia.

Antara lain melalui pendayagunaan social capital, local wisdom, pengembangan infrastruktur sosial yang ada, komunikasi tradisional, dan masih banyak lagi.

Menurut Paulus, solusi gerakan akar rumput berupa pendekatan komunitas tersebut sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Pasalnya, ia menilai banyak keunggulan yang didapatkan dari pendekatan tersebut dibandingkan program-program yang dibuat pemerintah selama ini.

"Banyak keunggulan dari pendekatan komunitas ini dibandingkan dengan program-program dari pemerintah yang selama ini telah dijalankan," kata Paulus.

Baca juga: Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Keunggulan tersebut antara lain adalah pemberdayaan komunitas aspirasi warga yang mudah didengar, pengawasan sosial dan individu yang lebih mudah dilakukan, serta komitmen yang lebih besar terhadap kesehatan warga komunitasnya.

Menurut Paulus, komunitas juga lebih memahami potensi-potensi permasalahan yang muncul di antara warga daripada birokrasi daerah.

Meskipun demikian, Paulus juga memuji langkah pemerintah yang telah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pasalnya menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan dengan manuasiawi, berbasis komunitas, dan gotong royong untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com