Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Kompas.com - 28/02/2021, 11:47 WIB
Mural-mural terlihat di jalan-jalan maupun tembok rumah warga RW 08 di Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2020) siang. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOMural-mural terlihat di jalan-jalan maupun tembok rumah warga RW 08 di Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sosiologi FISIP UI Paulus Wirutomo mengatakan, solusi gerakan akar rumput berupa pendekatan komunitas sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Pasalnya, ia menilai banyak keunggulan yang didapatkan dari pendekatan tersebut dibandingkan program-program yang dibuat pemerintah selama ini.

Hal tersebut disampaikan Paulus di acara Selo Soemardjan Memorial Discussion–Panel Session dengan topik Melawan Keletihan Sosial di Masa Pandemi, yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) secara daring.

"Banyak keunggulan dari pendekatan komunitas ini dibandingkan dengan program-program dari pemerintah yang selama ini telah dijalankan," kata Paulus dikutip dari siaran pers UI, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Keunggulan tersebut antara lain adalah pemberdayaan komunitas aspirasi warga yang mudah didengar, pengawasan sosial dan individu yang lebih mudah dilakukan, serta komitmen yang lebih besar terhadap kesehatan warga komunitasnya.

Menurut Paulus, komunitas juga lebih memahami potensi-potensi permasalahan yang muncul di antara warga daripada birokrasi daerah.

"Oleh karena itu, pemerintah disarankan melakukan penguatan komunitas di seluruh Indonesia melalui pendayagunaan social capital, local wisdom, pengembangan infrastruktur sosial yang ada, komunikasi tradisional, dan sebagainya," kata dia.

Meskipun demikian, Paulus juga memuji langkah pemerintah yang telah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Pasalnya menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan dengan manuasiawi, berbasis komunitas, dan gotong royong untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

"Situasi sekarang ini merupakan kesempatan emas untuk memaksa pemerintah agar menguatkan political will-nya memberdayakan masyarakat Indonesia sampai ke akar rumput,” kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapyra Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapyra Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Nasional
UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X