Kompas.com - 27/02/2021, 18:57 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) berjalan memasuki ruangan saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) berjalan memasuki ruangan saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan mengatakan, pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) untuk partai tersebut harus segera dilakukan.

Ia berharap, melalui KLB kekisruhan internal bisa diselesaikan dan sosok pemimpin baru yang lebih berkompeten dapat dicari.

"Intinya pertama, sebagai pendiri kami melihat kekisruhan yang terjadi karena tidak mampunya seorang pemimpin partai. Dalam hal ini saudara Agus Harimurti Yudhoyono," ujar Hengky dalam konferensi pers yang digelar di Penang Bistro, Oakwood Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).

Ketidakmpuan itu, kata dia, dilihat dari diungkapnya persoalan internal partai ke hadapan publik.

Sehingga, para pendiri sepakat untuk mencarikan solusi bagi Partai Demokrat.

Baca juga: Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

"Apa solusi itu? KLB yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai. Sikap kita untuk mengurai persoalan ini, yakni melakukan KLB tanpa ada rasa dendam, kebencian, menyudutkan," tutur Hengky

Oleh karena itu, para pendiri sepakat untuk mendorong siapapun yang akan masuk dalam KLB nanti, baik dari eksternal maupun internal.

Pihaknya juga menegaskan pelaksanaan KLB harus dilakukan berdasarkan AD/ART yang benar-benar dilakukan saat kongres Partai Demokrat yang pertama.

"Artinya, jangan kita menciptkan dalam AD/ART bahwa saya seorang ayah jadi majelis tinggi. Lalu anak saya jadi ketua umum. Lalu kalau mau sesuai perintah saya, enggak bisa," tutur Hengky.

"Partai tidak akan selamat dengan cara dinasti seperti ini. Sehingga kami sebagai pendiri ingin nenjadikan motode Demokrat yang terbuka bagi siapapun bisa masuk," lanjutnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X