Kompas.com - 27/02/2021, 12:04 WIB
Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partai Demokrat melakukan upaya rekonsiliasi sebelum akhirnya memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta.

Sejumlah kader yang dimaksud adalah Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Herzaky mengungkapkan, terjadi pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dengan Jhoni Allen Marbun.

Baca juga: Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

"Bang Jhoni Allen itu minta kejadian itu (kudeta) pengin ketemu pak SBY (ingin) menjelaskan, oke, berarti ada niat mereka," kata Herzaky dalam diskusi bertajuk "Kemelut Partai Demokrat Berlanjut" secara virtual, Sabtu (27/2/2021).

Namun, menurut Herzaky, dalam pertemuan tersebut Jhoni Allen tetap bersikeras dengan pendapatnya yang bertentangan dengan SBY. 

"Ketemu pak SBY tapi tetap bersikeras," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, rekonsiliasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik lantaran sebagian dari mereka yang sudah dipecat terbukti menyebarkan kabar bohong terkait kondisi partai selama kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengaku sudah mengantongi bukti dan data tersebut penyebaran kabar bohong tersebut dari para kader.

"Elektabilitas partai jelek, ada justru sejak kepemimpinan AHY dalam satu tahun terakhir surveinya paling jauh tinggi dibandingkan sebelumnya 3-4 tahun terakhir. Ini jadi ini dipertanyakan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat memecat enam kader partai yaitu Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya pada Jumat (26/2/2021).

Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan enam kader itu terbukti melakukan tingkah laku buruk yang merugikan partai.

Dewan Kehormatan menyatakan bahwa mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai.

Baca juga: Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Kemudian, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah.

Selain enam nama tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) juga memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota partai kepada Marzuki Alie. Mantan Ketua DPR itu terbukti melakukan pelanggaran etika.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Nasional
Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Nasional
LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

Nasional
Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X