Kompas.com - 27/02/2021, 12:04 WIB
Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partai Demokrat melakukan upaya rekonsiliasi sebelum akhirnya memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta.

Sejumlah kader yang dimaksud adalah Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Herzaky mengungkapkan, terjadi pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dengan Jhoni Allen Marbun.

Baca juga: Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

"Bang Jhoni Allen itu minta kejadian itu (kudeta) pengin ketemu pak SBY (ingin) menjelaskan, oke, berarti ada niat mereka," kata Herzaky dalam diskusi bertajuk "Kemelut Partai Demokrat Berlanjut" secara virtual, Sabtu (27/2/2021).

Namun, menurut Herzaky, dalam pertemuan tersebut Jhoni Allen tetap bersikeras dengan pendapatnya yang bertentangan dengan SBY. 

"Ketemu pak SBY tapi tetap bersikeras," ujarnya.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, rekonsiliasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik lantaran sebagian dari mereka yang sudah dipecat terbukti menyebarkan kabar bohong terkait kondisi partai selama kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengaku sudah mengantongi bukti dan data tersebut penyebaran kabar bohong tersebut dari para kader.

"Elektabilitas partai jelek, ada justru sejak kepemimpinan AHY dalam satu tahun terakhir surveinya paling jauh tinggi dibandingkan sebelumnya 3-4 tahun terakhir. Ini jadi ini dipertanyakan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat memecat enam kader partai yaitu Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya pada Jumat (26/2/2021).

Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan enam kader itu terbukti melakukan tingkah laku buruk yang merugikan partai.

Dewan Kehormatan menyatakan bahwa mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai.

Baca juga: Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Kemudian, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah.

Selain enam nama tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) juga memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota partai kepada Marzuki Alie. Mantan Ketua DPR itu terbukti melakukan pelanggaran etika.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X