Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Kompas.com - 26/02/2021, 14:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, isu perpecahan di internal Partai Demokrat berbahaya bagi iklim demokrasi.

Sebab, Demokrat merupakan salah satu partai oposisi penguasa. Ia khawatir, isu perpecahan ini membawa dampak bagi partai lain sehingga enggan menjadi oposisi. 

Pangi pun menilai penting bagi Demokrat dan pemerintah untuk menjaga dinamika politik yang terjadi, bahkan dengan partai oposisi. 

“Kita harus sama-sama menjaga keutuhan partai, karena hal itu sama juga kita menjaga demokrasi. Kalau hal ini terus terjadi, bahwa partai oposisi akan terus menghadapi perpecahan. Saya khawatir bahwa nantinya tidak akan ada partai yang mau menjadi oposisi, dan itu menjadi tidak sehat untuk demokrasi kita,” papar Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi


Pangi juga memprediksi, jika nantinya ada kelompok yang berhasil mengadakan kongres luar biasa (KLB) dan berhasil menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak ada yang bisa menjamin sikap Partai Demokrat akan tetap menjadi oposisi.

Pangi juga menilai bahwa saat ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berlebihan dalam menanggapi permasalahan ini.

Namun, ada dua konsekuensi yang harus ditanggung SBY atas sikapnya menanggapi kisruh pada partai yang dibangunnya, terlebih dengan menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Ya ini juga bagian dari strategi SBY untuk membuat Partai Demokrat menjadi perbincangan publik ini baik. Itu menjaga ritme popularitas partai,” kata Pangi.

“Namun, di sisi lain Moeldoko juga terdongkrak popularitasnya. Jadi kalau berhasil ada KLB, maka Partai Demokrat bisa hancur, tetapi kalau KLB gagal, Partai Demokrat menang besar,” ucap dia.

Baca juga: Selain Moeldoko, Kader Muda Demokrat Juga Ingin Usung AHY jika Ada KLB

Adapun SBY menyampaikan beberapa pernyataan sikap terkait permasalahan yang sedang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Melalui sebuah video yang diterima Kompas.com pada Rabu (24/2/2021), SBY setidaknya mengatakan bahwa Partai Demokrat bukan partai yang bisa dijual.

Ia juga menyebut upaya kudeta masih berjalan secara under ground atau sembunyi-sembunyi.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan,” kata SBY.

Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Ia menilai, Presiden Jokowi memiliki integritas lebih daripada KSP Moeldoko.

Halaman:


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com