Kompas.com - 25/02/2021, 19:29 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta elite Partai Demokrat tak menekannya terkait isu kudeta kepemimpinan.

Hal ini Moeldoko sampaikan merespons Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding bahwa dirinya terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partai bintang mercy itu.

"Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan," kata Moeldoko di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat


Moeldoko mengingatkan bahwa dirinya mungkin menempuh berbagai langkah untuk menghadapi tudingan ini.

"Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, Moeldoko mengaku tak tahu menahu bahwa isu pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat masih bergulir hingga saat ini.

Ia menyebut tak pernah mengikuti perkembangan isu ini dan berpikir bahwa persoalan tersebut telah selesai.

"Kebetulan saya punya acara untuk pernikahan putri saya terakhir, sehingga dalam tiga minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya 3-4 minggu terakhir ini. Sehingga saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," kata Moeldoko.

Baca juga: SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

"Saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini," tuturnya.

Sebelumnya, SBY angkat bicara soal isu kudeta Partai Demokrat yang berembus dalam beberapa minggu terakhir.

SBY menduga, keterlibatan Moeldoko dalam gerakan kudeta partainya tidak atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo, yang SBY sebut sebagai sosok berintegritas tinggi.

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Baca juga: SBY Yakin Keterlibatan Moeldoko dalam Kudeta di Luar Pengetahuan Jokowi

Menurut SBY, meski sudah diungkap ke publik, gerakan kudeta Demokrat masih bergerak secara sembunyi-sembunyi.

Ia menuturkan, gerakan itu tidak lagi menyasar para ketua DPD dan ketua DPC, tetapi siapa pun yang mau diming-imingi imbalan dan janji yang menggiurkan.

"Saya telah mendapatkan laporan resmi dari pimpinan partai, dan juga mendapatkan informasi dari daerah, bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD itu masih bergerak di lapangan, sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan," kata SBY.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 Dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 Dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X